ihwal rakyat madani mulai popular lebih kurang awal tahun 90-an pada Indonesia dan masih terdengar asing pada sebagian asal kita. Konsep ini awalnya berkembang di Barat, serta berakhir setelah lama terlupakan pada perdebatan wacana sosial terbaru, serta kemudian mengalami revitalisasi terutama waktu Eropa timur dilanda gelombang reformasi di tahun-tahun pertengahan 80-an hingga 90-an. tentang perihal wacana rakyat madani masih dalam perdebatan, namun beberapa kalangan ada yg berpendapat bahwa warga madani ialah persamaan dari istilah civil society.
Civil Society menjadi sebuah konsep yang dari dari pergolakan politik serta sejarah warga Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan rakyat industri kapitalis.2 Proses sejarah asal masyarakat Barat, perkembangannya mampu diruntut mulai asal Cecero hingga di Antonio Gramsci dan De'Tocquville bahkan menurut Manfred Ridel, Cohen serta Arato dan M Dawam Raharjo, di masa Aristoteles wacana civil society telah dirumuskan sebagai system kenegaraan dengan menggunakan kata koinonia politike yaitu sebuah komunitas politik tempat warga terlibat langsung di percaturan ekonomi serta politik dan pengambilan keputusan.
Konsep civil society lalu dikembangkan oleh filosof John Locke berasal istilah Civillian Govermant (pemerintahan sipil) yang dari dari bukunya Civilian Goverment pada tahun 1960. kitab tersebut memiliki misi menghidupkan pesan masyarakat dalam menghadapi kekuasaan- kekuasaan mutlak para raja serta hak para bangsawan.
Locke menciptakan pemikiran otoritas umat buat merealisasikan kemerdekaan dan kekuasaan elit yang memonopoli kekuasaan serta kekayaan pada misi pembentukan pemerintahan sipil. semua itu dapat terwujud melalui demokrasi parlementer, yaitu keberadaan parlemen atau wakil adalah pengganti otoritas para raja. sementara John Jack Rosseau menggunakan bukunya The Cocial Control memaparkan tentang pemikiran otoritas warga serta perjanjian politik yang wajib dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan dan di pada dasarnya mempunyai tujuan yg sama menggunakan john Locke, yaitu mengajak insan buat ikut menentukan hari dan masa depannya dan menghancurkan monopoli yg dilakukan oleh kaum elit yg berkuasa dengan kepentingan insan.
Kesulitan dalam mencari padanan kata " rakyat Madani " pada literatur bahasa Indonesia pada sebabkan sang kendala psikologis buat memakai kata-istilah Arab-Islam serta tiadanya pengalaman realitas penerapan nilai-nilai madaniyah pada tradisi kehidupan politik bangsa Indonesia akhirnya banyak orang yg memadankan istilah masyarakat madani dengan civil society, societas civilis (Romawi), atau koinonia politike (Yunani).
Terjadinya pro serta kontra terhadap pengistilahan civi society dan masyaraka madani adalah hal yang menarik buat dibahas sebagai landasan teori yang dapat digunakan buat menentukan keobyekan konsep masyarakat madani.
Tokoh yang mewakili tak sepakat buat memadukan civil society dengan rakyat madani merupakan Hikam, dengan alasan bahwa kata masyarakat madani cenderung sudah di kooptasi oleh Negara sebab dipahami menjadi masyarakat ideal yang disponsori atau dibuat oleh Negara sebagaimana pernah terdengar kata rakyat pancasila serta kata. warga madani secara spesifik dipopulerkan oleh pemikir Islamis yg lalu cenderung menjadi monopoli kalangan Islam.6 sementara tokoh yg putusan bulat terhadap padanan civil society menggunakan masyarakat madani merupakan Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, serta Bachtiar Efendi serta umumnya pemikir yang mempunyai latar belakang pendidikan ke-islaman modernitas-sekularis semisal Syafi'i Ma'arif, Komaruddin Hdayat, bahkan Amien Rais dalam pidato pengukuhan pengajar besarnya yakni membahas kuasa, tuna-kuasa dan demokratisasi kekuasaan mendukung terwujudnya rakyat madani pada Indonesia.
berdasarkan Dawam Raharjo pengertian warga madani mengacu pada integrasi umat atau warga , gambaran itu contohnya terlihat melalui wujud NU serta Muhammadiyah. dalam konteks ini masyarakat madani lebih mengacu di penciptaan peradaban yang mengacu pada al- Din, al-Tamaddun atau al-madinah yg secara harfiah berarti kota, menggunakan demikian konsep masyarakat madani mengandung tiga hal yaitu kepercayaan sebagai Sumbernya, peradaban menjadi prosesnya, serta masyarakat kota atau serikat menjadi hasilnya. Meskipun demikian akan muncul interpretasi tidak selaras Jika konsep itu diartikan luas menjadi rakyat utama atau unggul (al-Khair al-ummah)8 yg bias berarti warga madani dan mampu juga berarti Negara.
Mengutip Hegel, Suseno berpendapat bahwa masyarakat madani di hakekatnya artinya kehidupan warga diluar lingkungan primordial mirip keluarga atau kenalan eksklusif yang diminati secara langsung yang tidak dipengaruhi dan diadakan oleh Negara yg berkembang berdasarkan di namikanya sendiri serta produk berasal perkembangan warga tradisional menuju warga paska tradisional atau terbaru.
Konsep civil society pada artikan sama sengan konsep warga madani, dimana sistem sosial yg terdapat pada rakyat madani pada ambilkan asal sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin saat itu yang menciptakan peradaban tinggi dengan mendirikan Negara-Kota Madinah dan meletakkan dasar-dasar rakyat madani menggunakan menggariskan ketentuan untuk hayati beserta dalam suatu dokumen yang di kenal dengan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Idealisasi tatanan masyarakat Madinah ini berdasarkan pada keberhasilan Nabi pada mempraktekkan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan, ekualitas, kebebasan, penegakan aturan serta jaminan terhadap.
kesejahteraan bagi semua warag dan proteksi terhadap kaum yang lemah dan gerombolan minoritas, walupun eksistensi masyarakat madani hanya sebentar tetapi secara historis menyampaikan makna yg penting menjadi teladan bagi perwujudan rakyat yg ideal di kemudian hari buat menciptakan tatanan kehidupan yang sama, maka berasal itu tatanan rakyat Madinah yang sudah dibangun sang Nabi secara kualitatif dipandang oleh sebagian intelektual muslim sejajar dengan konsep civil society
