Presiden dulu pernah sampaikan, "Tidak ada visi misi Menteri, yang ada hanya visi misi Presiden". Kalimat ini jika diinterpretasikan, artinya setiap peraturan Menteri sifatnya representatif bermuatan pikiran Kepala Negara dan Pemerintahan. Hari ini 7 Mei 2020 Menhub izinkan semua moda transportasi beroperasi, berita ini menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh banyak kalangan. CNN Indonesia memberitakan:
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus corona mulai besok, 7 Mei 2020.
Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum terselesaikan, Pemerintah mengambil satu langkah yang kontradiktif. Ini semakin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah tidak memiliki konsistensi dalam setiap pengambilan kebijakan.Â
Sebelum-sebelumnya tegas melarang mudik, sekarang memberlakukan izin semua moda transportasi beroperasi; artinya sekarang larangan mudik dicabut. Siapa yang menjamin bahwa tidak akan terjadi lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 akibat keputusan tersebut. Lebih lanjut urgensi Pemerintah memutuskan hal ini ialah:
Menurut Budi Karya, keputusan ini diambil agar perekonomian nasional tetap berjalan. Salah satunya untuk anggota DPR.
Disaat situasi nasional yang tidak kunjung membaik ini, Pemerintah mestinya memperhatikan keselamatan setiap warga negaranya. Argumentasi Pemerintah bahwa akan diikutkan protokol kesehatan dalam pemberian izin tersebut, mungkinkan efektif?
Mengingat sebelumnya ada media memberitakan terdapat kasus pasien positif Covid-19 disebabkan mudik. Jadi, mudik dalam situasi pandemi ini sangat dikhawatirkan akan memperparah kondisi sekarang yang artinya memperpanjang situasi nasional yang memburuk. Seperti pemberitaan liputan6.com.
Mudik Membawa Petaka Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di Gorontalo (22/4/2020)
Hemat saya, Pemerintah kurang serius menangani pandemi ini. Jika urgensinya adalah faktor ekonomi, di sisi lain protokol kesehatan selama izin moda transportasi beroperasi harus betul-betul dilakukan serius. Jika hal itu tidak diindahkan, maka justru semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah karena tidak bisa mengurus negara secara optimal.
