"SELAMAT datang di Australia. Siapa saja boleh masuk, tetapi tolong jangan ambil tanah kami," demikian pidato sambutan tokoh masyarakat Aborigin Western Australia, Richard Willkes, dalam acara Regional Youth Interfaith Forum di Perth, 4-7 Desember 2007, bertema "Embracing Diversity: Delivering Message of Understanding".
Raut wajah Willkes ketika berbicara di depan puluhan peserta dari Asia Tenggara dan Eropa itu serius. Datar. Tanpa senyum. Dalam pidatonya, Willkes menekankan, pemilik tanah Australia yang sebenarnya adalah komunitas etnis pribumi Aborigin. Dengan kata lain, warga nonpribumi bukan pemilik asli. Jadi, menurut Willkes, Pemerintah Australia harus mengembalikan hak milik tanah Australia kepada Aborigin. Suka atau tidak suka, Aborigin adalah masyarakat pertama yang hidup dan tinggal di Australia. Begitu inti pesan Willkes.
Jika tidak memahami sejarah Australia dan persoalan Aborigin, sulit untuk mengerti makna dari pidato Willkes. Saat ditemui seusai berpidato, Willkes mengaku makna pidatonya itu sebenarnya ungkapan protes atas perlakuan pemerintah "kulit putih" Australia terhadap Aborigin yang tidak manusiawi. Bayangkan saja, Aborigin dulu pernah dianggap sebagai salah satu kekayaan flora fauna di Australia.
Derita Aborigin berawal ketika orang-orang dari Inggris-mayoritas narapidana-menjejakkan kaki pertama kali di Sidney Cove, 26 Januari 1788. Bagi Aborigin, itulah awal penjajahan. Inggris menguasai Australia tanpa mendapat persetujuan masyarakat pribumi. Padahal, Aborigin yang bergaya hidup "berburu dan meramu" itu sudah hidup di Australia sejak 70.000 tahun sebelum pendatang Inggris itu masuk.
Akibatnya, masyarakat Aborigin-sekitar 460.000 dari 21 juta penduduk Australia-makin terdesak ke pinggiran kota dan terjerat berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Meski telah diakui dan "dianggap manusia" sekitar tahun 1960, Aborigin masih terjerat masalah ekonomi dan sosial. Selain termasuk kelompok etnis paling miskin, banyak Aborigin yang dipenjara, menganggur, dan buta huruf. "Kami tidak boleh tinggal di kota. Pemerintah khawatir kami akan membentuk permukiman kumuh," tutur Willkes.
Bukan hanya itu. Tingkat kematian bayi Aborigin juga paling tinggi. Tingkat harapan hidupnya tidak lebih baik karena sebagian besar meninggal di usia 17 tahun lebih muda dari usia nonpribumi. Minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba juga mendera Aborigin. Banyak laki-laki Aborigin meninggal di usia muda karena alkohol dan narkoba.
Dalam laporan Pusat Australasian untuk Penelitian Kebijakan, Februari 2007, disebutkan, 62 persen Aborigin mengonsumsi alkohol. Tingkat kematian Aborigin 3-5 kali lebih tinggi dibandingkan non-Aborigin. BBC News (31 Mei 2007) juga menyebutkan satu dari delapan warga Australia minum hingga tingkat membahayakan. Akibatnya, paling tidak ada 10 orang yang meninggal setiap hari akibat minum minuman beralkohol.
Gara-gara alkohol itu juga setiap 38 jam ada satu warga Aborigin yang meninggal. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dan narkoba ini karena Aborigin merasa tersingkir dari masyarakat. "Untuk memahami masalah ini kita harus melihat perlakuan yang diterima Aborigin dari pendatang selama 200 tahun. Masyarakat Aborigin kehilangan jiwanya," kata Pastor Ray Minniecon.
Willkes juga berpikiran sama. Aborigin terjerat alkohol dan narkoba karena merasa tidak mempunyai harapan. Perasaan ini diperparah dengan minimnya atau bahkan tidak adanya kemampuan untuk keluar dari lubang kemiskinan dan menghadapi tantangan dari dunia luar. Jika saja kualitas pendidikan Aborigin lebih baik, kata Willkes, mungkin kehidupan Aborigin akan lebih baik. "Tetapi pemerintah tidak memfokuskan perhatian di masalah pendidikan kami. Padahal, pendidikan kunci solusi semua masalah," ujarnya.
Lingkaran setan
Karena tidak berpendidikan, banyak warga Aborigin yang menganggur. Karena itu, tidak mungkin bagi Aborigin untuk bisa bergaya hidup seperti layaknya "kulit putih". Tanpa pendidikan yang memadai, banyak warga Aborigin yang tidak tahu cara membesarkan dan memperlakukan anak. "Seperti lingkaran setan. Ini seperti cerita yang tiada berakhir. Ini kenapa kami minta pemerintah minta maaf atas segala kekacauan ini," ujarnya.
