Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Kereta Api Indonesia (KAI) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 akhirnya sudah cair.
KAI menerima PMN yang berasal dari APBN 2021 dengan total Rp6,9 triliun.
Penyerahan PMN ini dilakukan di Jakarta pada Kamis (30 Desember 2021) lalu dengan penandatangan Letter of Commitment.
Dalam acara tersebut hadir Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 93 Tahun 2021, KAI mendapatkan dukungan pemerintah dalam bentuk PMN.
KAI saat ini memang tengah ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek) serta baru saja ditunjuk untuk memimpin konsorsium BUMN dalam proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Dengan adanya PMN ini, KAI menganggarkan sebesar Rp2,6 triliun untuk membiayai cost overrun LRT Jabodebek akibat keterlambatan pembebasan lahan depo yang mengakibatkan adanya peningkatan pada biaya interest during construction, biaya praoperasi, dan biaya lainnya.
Sementara Rp4,3 triliun lainnya akan digunakan untuk pemenuhan base equity pada proyek KCJB.
Base equity tersebut penting agar dana dari China Development Bank (CDB) dapat dicairkan untuk melanjutkan proyek tersebut.
Hingga 16 Desember 2021, proyek LRT Jabodebek telah mencapai 78,39% dan ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2022.
