Jokowi itu politikus yang ulung. Saya salut dan angkat topi akan langkah dan strategi yang ditempuhnya dalam menyikapi sesuatu hal, walau untuk itu seringkali beliau merelakan citra diri di mata rakyat Indonesia. Contohnya adalah dalam penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Nama BG sendiri sebenarnya sudah pernah diajukan oleh Jokowi ke KPK dan PPTIK sebelumnya sebagai salah satu calon menteri, dan dicoret karena stabilo merah yang diberikan oleh KPK. Jokowi sendiri saat penetapan menteri telah melibatkan KPK dan PPTIK, diduga untuk meruntuhkan desakan dan pemaksaan orang-orang sekitarnya atas orang-orang yang tidak kredibel dan bersih sebagai salah seorang menteri. Oleh karena itulah mengapa kali ini Jokowi tidak membawa BG ke KPK lagi untuk penetapannya sebagai calon Kapolri, karena jejak langkah BG sudah diketahui oleh Jokowi. Apalagi berita tentang rekening gendut para pejabat polisi itu sudah lama beredar. Masyarakat Indonesia pun hampir semuanya tahu, mustahil seorang Presiden Jokowi tidak mengetahuinya.
Sementara di satu pihak lagi, barangkali desakan Jokowi untuk mengajukan BG sebagai Kapolri sangat kuat. Ingat bahwa Jokowi sendiri sebenarnya tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari PDIP, walaupun PDIP merupakan partai pengusung Jokowi sebagai presiden. PDIP itu masih sepenuhnya berada dibawah kendali Megawati. Sementara JK juga tidak mendapatkan dukungan dari Golkar, bahkan Golkar justru memilih beroposisi terhadap pemerintahan. Dengan demikian apabila Jokowi menempatkan dirinya head to head dengan PDIP atau bahkan dengan Megawati, maka hilanglah sepenuhnya dukungan dari PDIP yang sebenarnya hingga saat ini masih setengah hati mendukung Jokowi tersebut. Roda pemerintahan akan berat untuk berjalan apabila dukungan dari parlemen tidak ada. Kubu KMP sudah pasti merupakan pihak oposisi pemerintahan, apalagi didukung rumor bahwa adanya agenda KMP untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi di tahun kedua tersebut.
Awalnya saya mengira bahwa Jokowi akan memakai DPR sebagai alat untuk menolak BG sebagai Kapolri. Walau untuk ini ada mungkin ada dua kemungkinan. Satu, DPR akan menolak BG karena walau bagaimanapun KMP masih menjadi mayoritas, dan KMP ingin menunjukkan kepada public tentang komitmen KMP untuk pemberantasan korupsi. Istilah Jawa “nabok njilih tangan” akan terjadi disini. Jokowi meminjam tangan DPR untuk menolak BG sebagai Kapolri. Sehingga dengan kejadian ini, Jokowi tidak perlu berhadapan dengan Megawati maupun PDIP. Dua, KMP menerima BG sebagai Kapolri, dan kalau ini yang terjadi, runtuhlah kewibawaan pemerintah dan polisi di mata masyarakat.
Setelah KPK menetapkan BG sebagai tersangka, saya pun menduga bahwa ternyata scenario ini yang dijalankan. Saya menduga semua kejadian ini adalah scenario hasil kerjasama Jokowi dengan KPK. Barangkali memang seperti inilah rencana, selepas Jokowi menetapkan BG sebagai calon tunggal Kapolri, maka kemudian beberapa hari kemudian KPK menetapkan BG sebagai tersangka. Dengan demikian Jokowi sudah menolak Kapolri hasil desakan dari orang-orang sekitarnya dengan cara tidak dengan tangannya sendiri. Setelah ini dengan pastinya Jokowi akan bermain lebih berani untuk menempatkan orang-orang yang credible, bersih dan capable untuk menjadi orang-orang yang bekerja bersamanya tanpa desakan dan paksaan dari orang-orang sekitarnya lagi.
Dunia politik memang keras, dan kita harus mampu bermain cantik agar menang.
