Tingginya Kepuasan Publik sebagai Modal Politik untuk Diplomasi Prabowo

Lalu, Kishore Mahbubani, seorang mantan Diplomat Singapura dan Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, menyoroti bahwa legitimasi domestik yang kuat memberikan strategic depth dalam diplomasi regional dan global. 

Dalam analisisnya tentang kebangkitan Asia, Mahbubani menekankan bahwa negara-negara dengan dukungan publik yang tinggi, seperti yang saat ini dinikmati Indonesia, memiliki kapasitas lebih besar untuk memainkan peran kepemimpinan regional dan menjadi honest broker dalam konflik internasional.

Modal politik yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengambil inisiatif diplomatik yang lebih berani dan strategis. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan lebih aktif dalam kepemimpinan global, dengan fokus pada isu-isu seperti ancaman konflik, krisis iklim, dan ketidakadilan ekonomi. 

Komitmen ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kepercayaan publik yang tinggi memberikan legitimasi bagi pemerintah untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang progresif. 

Sebagai contoh, Indonesia dapat memainkan peran lebih besar dalam organisasi internasional seperti BRICS, yang menawarkan platform alternatif bagi negara berkembang untuk menyuarakan kepentingannya. 

Partisipasi aktif dalam forum semacam ini tidak hanya meningkatkan profil Indonesia di mata dunia, tetapi juga membuka peluang kerjasama yang menguntungkan secara ekonomi dan politik.

Selain itu, komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri memberikan fondasi yang kuat untuk berperan aktif di tingkat regional dan global.

Sebagai contoh, Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam ASEAN, terutama dalam menghadapi isu-isu seperti sengketa Laut China Selatan dan krisis di Myanmar. 

Dengan modal politik yang kuat, Indonesia dapat menjadi mediator yang efektif dan dipercaya oleh negara-negara anggota lainnya.

Peluang ke Depan

Meskipun tingkat kepuasan publik tinggi, pemerintah harus terus memastikan bahwa kebijakan populis yang diimplementasikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.