Memasuki 2025, lanskap politik internasional terus diwarnai dengan kompleksitas dan ketidakpastian yang semakin meningkat. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) Republik Indonesia hadir sebagai kompas strategis yang mengarahkan langkah diplomasi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global.Â
Melalui PPTM 2025, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berketetapan meneruskan tradisi Menlu Retno Marsudi. PPTM dapat dikatakan sebagai semacam panduan kebijakan luar negeri Indonesia merespon struktur internasional yang cepat berubah.
Bebas dan aktif
Ada beberapa dimensi penting yang menjadi fokus politik luar negeri Indonesia dalam PPTM 2025. Dalam konteks global dan regional, dunia masih menghadapi ketegangan geopolitik yang signifikan, terutama persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.Â
Konflik berkepanjangan di Ukraina yang memasuki tahun ketiga, serta krisis yang berkelanjutan di Timur Tengah, terus memberikan dampak pada stabilitas global.Â
Menghadapi situasi ini, Indonesia dengan teguh mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, sambil memposisikan diri sebagai jembatan dialog antara berbagai pihak yang berkonflik.
Pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi prioritas utama dalam agenda diplomasi Indonesia. Melalui penguatan kerja sama multilateral, Indonesia aktif mengadvokasi reformasi arsitektur kesehatan global dan penguatan ketahanan menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan.Â
Diplomasi ekonomi Indonesia diarahkan pada perluasan akses pasar ekspor, penarikan investasi berkualitas dalam bidang transisi energi dan ekonomi hijau, serta akselerasi transformasi digital. Upaya ini juga mencakup penguatan rantai pasok regional untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia terus memainkan peran vital dalam memperkuat sentralitas ASEAN di tengah dinamika kawasan. Implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas regional.Â
Berbeda dengan pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menempatkan ASEAN sebagai salah satu pilar dalam diplomasi Indonesia, Menlu Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan meminggirkan ASEAN.Â