Semakin panasnya konflik di Laut China Selatan memerlukan respon mendesak dari ASEAN. Apalagi, Vietnam dan Malaysia telah menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP).Â
Kemitraan itu menandai babak baru dalam dinamika geopolitik di kawasan Laut China Selatan. Langkah ini menjadi respons diplomatis yang signifikan terhadap meningkatnya asertivitas China di perairan yang dipersengketakan.Â
Momen ini seharusnya menjadi katalis bagi ASEAN untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung inisiatif bilateral kedua negara anggotanya.
Kemitraan Malaysia-Vietnam memiliki nilai strategis yang tidak dapat diabaikan. Sebagai dua negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, keduanya memiliki kepentingan vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.Â
Pernyataan bersama mereka yang menekankan pentingnya kebebasan navigasi, kepatuhan pada UNCLOS, dan penyelesaian sengketa secara damai mencerminkan aspirasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ASEAN.
ASEAN perlu melihat CSP Malaysia-Vietnam sebagai momentum untuk memperkuat posisi kolektifnya. Selama ini, pendekatan individual negara-negara anggota dalam menghadapi klaim China cenderung melemahkan posisi tawar ASEAN secara keseluruhan.Â
Dukungan ASEAN terhadap kemitraan Malaysia-Vietnam dapat menjadi template untuk membangun mekanisme respons regional yang lebih terkoordinasi.
Langkah kongkrit
ASEAN dapat mengambil beberapa langkah kongkrit. Pertama, membentuk mekanisme konsultasi khusus yang melibatkan negara-negara anggota yang memiliki klaim di Laut China Selatan. Forum ini dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan posisi dan strategi dalam menghadapi tantangan keamanan maritim.
Kedua, mempercepat finalisasi Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan dengan memasukkan elemen-elemen yang memperkuat posisi kolektif ASEAN. Kemitraan Malaysia-Vietnam dapat menjadi referensi dalam merumuskan standar perilaku yang mengikat.
Ketiga, mengembangkan kapasitas pertahanan maritim bersama melalui latihan gabungan dan berbagi informasi intelijen. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.