Dari Natuna ke Beijing: Dilema Maritim Indonesia di Era Prabowo

Meski perjanjian bilateral Indonesia-China sempat menciptakan kontroversi tentang posisi dan kedaulatan Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono tampaknya harus bekerja keras mengawal prinsip-prinsip dasar diplomasi maritim Indonesia dengan China.

Kedua, dinamika persaingan AS-China yang semakin intens di Indo-Pasifik. Indonesia harus cermat mengelola hubungan dengan kedua negara untuk menghindari jebakan polarisasi. Tingginya manfaat ekonomi dari kedekatan Indonesia terhadap China tidak harus dilakukan dengan mengorbankan kedaulatan nasional.

Ketiga, ekspektasi domestik terhadap ketegasan pemerintah dalam isu kedaulatan. Prabowo harus menyeimbangkan pragmatisme diplomatik dengan tuntutan nasionalisme. 

Meningkatnya literasi masyarakaylt dalam isu-isu internasional dan kemudahan akses informasi menuntut pemerintah bersikap bijaksana dan cermat dalam mengelola diplomasinya dengan China.

Manajemen hubungan Indonesia-China di wilayah maritim akan menjadi test case penting bagi diplomasi Prabowo. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kemampuan menyeimbangkan berbagai kepentingan strategis sambil mempertahankan kedaulatan nasional.

Pendekatan realpolitik Prabowo mungkin tidak menyelesaikan dilema maritim Indonesia sepenuhnya, tapi berpotensi memberikan ruang manuver yang lebih luas untuk mengelola tantangan ini. Yang penting adalah konsistensi dalam implementasi dan kesiapan menghadapi berbagai skenario. 

Dalam jangka panjang, penguatan kapabilitas pertahanan maritim dan diversifikasi kerja sama ekonomi akan menjadi kunci untuk mengurangi dilema ini. Di saat yang sama, Indonesia harus tetap aktif mendorong arsitektur keamanan regional yang inklusif dan berbasis hukum internasional.