Tantangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia bagi Pemerintahan Baru

Pemerintahan baru di Indonesia memulai tugasnya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Presiden hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 belum terpilih. Sementara ini, calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) memimpin perolehan suara quick count dari berbagai lembaga survei.

Meski masih delapan (8) bulan lagi, pemerintahan baru nanti perlu mengaji lagi kebijakan luar negeri (KLN) Indonesia. Salah satu pertimbangannya adalah melihat lagi KLN selama ini, khususnya sepanjang dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Selama hampir 10 tahun ini, Presiden Jokowi secara umum masih mempertahankan poros bebas aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri (KLN) Indonesia. Prinsip non-blok, kemerdekaan menentukan sikap, dan partisipasi aktif dalam kerja sama bilateral maupun multilateral tetap menjadi pegangan.

Baca juga: Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Jokowi: Bebas-Aktif atau Memihak?

Dengan pedoman itu, pemerintahan Jokowi mencanangkan orientasi KLN yang dikenal dengan Poros Maritim Dunia (PMD). Melalui PMD, Indonesia menetapkan prioritas maritim dalam hubungan internasional. 

Kenyataan mengenai dinamika potensi konflik di Laut China Selatan (LCS), pembentukan Pakta Pertahanan AUKUS, dan persaingan kepentingan AS-China menjadi bagian dari faktor eksternal dari pengarusutamaan PMD pada pemerintahan pertama Jokowi (2014-2019).

Sementara itu, KLN Indonesia pada pemerintahan kedua Presiden Jokowi sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal, seperti pandemi Covid-19 dan konsekuensi perang Rusia-Ukraina. Akibatnya, Indonesia seakan menempatkan diri di antara atau di tengah-tengah persaingan kekuatan global.

Baca juga: Pengaruh Populisme Jokowi terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kecenderungan memanfaatkan persaingan global itu tampak pada kedekatan Indonesia kepada AS dalam isu-isu strategis pertahanan dan keamanan. Sedangkan kedekatan kepada China didorong oleh manfaat ekonomisnya bagi Indonesia.

Pelaksanaan

Baca juga: Kebijakan Bertetangga Baik: Kesinambungan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif Ala Capres Prabowo

Namun, implementasi KLN Jokowi lebih menitikberatkan pada diplomasi ekonomi, khususnya terkait kepentingan maritim dan poros Indo-Pacific. Berbagai inisiatif seperti Tol Laut, Poros Maritim Dunia, AEAN Initiative of Indo-Pacific, dan lainnya menjadi fokus utama. 

Hal ini sejalan dengan visi Jokowi untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari posisi Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia (Purnomo 2022). Upaya itu diperkuat oleh kecenderungan pemerintahan Jokowi lebih berorientasi ke dalam (inward-looking).