Sepak Terjang Rizal Ramli di Masa Pemerintahan Gus Dur

Krisis ekonomi 1997 hingga 2002 merupakan periode penuh kejutan. Apalagi krisis itu berlangsung bersamaan dengan demokratisasi. 

Sebagai akibat dari krisis ekonomi, sistem ekonomi Indonesia terpaksa menjadi 'pasien' International Monetary Fund (IMF). Lalu, sistem politik berubah dari yang sebelumnya tertutup ala Orde Baru menjadi terbuka.

Tokoh-tokoh oposisi kritis terhadap pemerintahan Orde Baru secara tiba-tiba berganti posisi menjadi bagian dari pemerintahan. Begitu pula dengan seorang tokoh bernama Rizal Ramli.

Baca juga: ASEAN dalam Dinamika Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Rizal Ramli dikenal sebagai pribadi yang komplit. Dia adalah seorang ekonom senior, aktivis mahasiswa 1977/1978, dan juga pernah menjadi seorang menteri dalam pemerintahan Indonesia. Krisis ekonomi 1997 di Indonesia telah menempatkan mendiang Rizal Ramli dalam posisi yang penting dan, sekaligus, kontradiktif. 

Pada periode 1997 hingga awal 1999, Rizal adalah pejuang demokrasi yang kritis pada kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang didikte IMF melalui reformasi ekonomi. Naiknya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Indonesia membawa Rizal menjadi seorang birokrat. 

Dalam kurun waktu 1 tahunan (2000-2001), Rizal berpindah jabatan mulai dari Kepala Badab Urusan Logistik ( BULOG), Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN), hingga Menteri Keuangan (Menkeu).

Reformasi ekonomi IMF merupakan salah satu program yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur (1999-2001). Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat krisis moneter 1997-1998.

Baca juga: Urgensi Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Konflik dan Kerjasama

Pada tahap pertama, reformasi ekonomi IMF di Indonesia berjalan cukup lancar. Pemerintah berhasil memenuhi persyaratan IMF, dan perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 

Baca juga: Review Buku #1: Ancaman Demokrasi Dari Atas

Namun, pada tahap kedua, reformasi ekonomi IMF mulai menemui hambatan. Pemerintah mulai menerapkan sejumlah kebijakan ekonomi yang berbeda dari rekomendasi IMF, sehingga hubungan antara pemerintah dan IMF menjadi semakin tegang.

Menteri Rizal Ramli, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekuin berperan penting dalam reformasi ekonomi IMF pada masa pemerintahan Gus Dur. Ia merupakan salah satu tokoh yang mendukung reformasi ekonomi, namun dengan pendekatan yang berbeda dari IMF.