KTT ASEAN 2022 Menyelesaikan Krisis Myanmar?

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN menjadi salah satu mekanisme strategis untuk menyelesaikan persoalan internal di kawasannya, termasuk krisis Myanmar. 

Urgensi persoalan Myanmar menjadikannya sebagai satu-satunya persoalan paling kompleks. Akibatnya, krisis Myanmar menjadi batu sandungan terberat bagi ASEAN. 

Krisis Myanmar telah menempatkan ASEAN pada situasi yang dilematis. Di satu sisi, ASEAN harus mengambil sikap dan tindakan kongkrit mengatasi konsekuensi ekonomi dari pandemi Covid-19 sejak 2020. Walaupun tertatih-tatih dalam mengupayakan respon regional, ASEAN mampu mencapai beberapa kesepakatan regional menyikapi pandemi itu.

Baca juga: Inisiatif Indonesia Mendorong ASEAN Menyelesaikan Krisis Myanmar

Di sisi lain, ASEAN tiba-tiba juga harus menghadapi tekanan dari dalam kawasannya sendiri ketika junta militer Myanmar mengkudeta pemerintahan sipil (01/02/2021) yang terpilih secara demokratis pada akhir November 2020.

Ketika krisis Myanmar belum mencapai kemajuan berarti dalam penyelesaian damai, ASEAN juga dipaksa menanggapi perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari 2022 dan konsekuensinya. 

Konsekuensi itu terkait dengan pengaruh geopolitik dari perang tersebut yang menjangkau kawasan Asia Tenggara, baik di tingkat negara secara individual maupun ASEAN secara kolektif. Walaupun ASEAN bersikap netral, tiap negara anggota ASEAN memiliki perbedaan sikap terhadap perang tersebut dan implikasinya.

Baca juga: Krisis Myanmar Makin Meningkatkan Kecaman Internasional

Dalam konteks itu, KTT ASEAN 2022 berlangsung dalam suasana yang diliputi ketegangan regional dan global. Apalagi krisis Myamar juga berlangsung dalam suasana rivalitas di antara negara-negara besar, seperti Amerika Serikat (AS) dengan China dan Rusia.

Realitas konfliktual itu seolah membayangi pertemuan para pemimpin ASEAN di Phnom Penh. Selanjutnya, KTT ASEAN juga disusul dengan berbagai pertemuan tingkat tinggi lain secara bilateral, misalnya antara ASEAN-AS, ASEAN-Jepang, ASEAN-Australia, dan sebagainya.

Baca juga: Satu Tahun Peta Jalan Damai ASEAN untuk Myanmar Tanpa Kemajuan

Jalan Buntu

Hingga KTT ke-40 dan ke-41 pada 2022 ini, ASEAN tetap mempertahankan kebijakan regionalnya. 

Sejak tahun 2021 pada KTT ASEAN di Brunei Darussalam, organisasi kawasan Asia Tenggara itu telah menurunkan representasi resmi Myanmar, yaitu perwakilan non-politik. 

Selama junta militer Myanmar belum menjalankan komitmennya terhadap apa yang disebut konsensus perdamaian lima poin, maka perwakilan tertinggi Myanmar belum diperbolehkan menghadiri KTT ASEAN dan forum tingkat tinggi lainnya.

Meskipun telah menetapkan ketentuan itu, ASEAN menemui tembok tebal, yaitu sikap keras kepala junta militer Myanmar. Upaya ASEAN membuat junta negara itu mematuhi rencana perdamaian yang disepakati menemui jalan buntu. 

ASEAN bahkan harus mengalami perpecahan internal mengenai krisis Myanmar. Kementerian luar negeri Malaysia, Indonesia, dan Singapura sejauh ini dianggap paling kritis terhadap junta Myanmar. Sementara itu, anggota lainnya hanya mendesak dialog dan kepatuhan dengan rencana perdamaian.

Sumber: detik.net.id

Meningkatnya kekerasan dan kebuntuan politik Myanmar diperkirakan akan mendominasi pertemuan puncak para pemimpin ASEAN pada Jumat (11/11/2022) di Kamboja. Hal ini mencakup mengakhiri permusuhan dan mengizinkan akses utusan khusus dan bantuan.

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) secara terbuka berani menyalahkan penguasa militer Myanmar karena gagal mengimplementasikan rencana perdamaian yang disepakati bersama pada 2021 di Jakarta.

Sebelum KTT 2022, para menteri luar negeri Asia Tenggara telah bertemu di Jakarta pada Kamis (27/10/2022) untuk membahas bagaimana memulai proses perdamaian yang terhenti di Myanmar. 

Pertemuan di Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) itu tidak dihadiri perwakilan dari Myanmar. Hasil pertemuan itu menjadi materi utama bagi agenda KTT ASEAN di Kamboja.

Krisis makin kompleks

Kenyataan bahwa ASEAN tetap mengupayakan jalan damai ternyata tidak diimbangi dengan sikap dan tindakan junta Myanmar di tingkat domestik. Selain mendiamkan Konsensus 5 Poin, junta justru semakin meningkatkan tidakan kekerasannya pada rakyat Myanmar. 

Kekacauan politik, sosial dan ekonomi telah mencengkeram Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi tahun lalu. 

Junta menangkap dan memenjarakan ribuan aktivis pro-demokrasi. Reformasi demokratis bertahun-tahun didibajak dengan menggulingkan pemerintahan sipil hasil pemilu 2021. 

Selain itu, junta menyalahkan kurangnya kemajuan dalam penanganan pandemi dan instabilitas politik domestik kepada gerakan bersenjata yang disebut teroris.

Beberapa pekan terakhir beberapa insiden paling berdarah terjadi di Myanmar. Salam satu insiden itu adalah pemboman penjara terbesar Myanmar dan serangan udara di Negara Bagian Kachin pada hari Minggu (24/10/2022) yang menewaskan sedikitnya 80 orang.

Serangan junta militer Myanmar ini terjadi hanya berselang tiga hari sebelum menteri luar negeri ASEAN menyelenggarakan pertemuan khusus di Indonesia untuk mendiskusikan meluasnya kekerasan di Myanmar.

Hasil KTT 2022

Beberapa perwakilan negara anggota ASEAN mendorong pengusulan rekomendasi kepada para pemimpin untuk memperkuat pelaksanaan Konsensus 5 Poin. 

Sejak tanggal 10-11 November, para menteri luar negeri ASEAN melakukan perundingan mengenai review dan keputusan para Pemimpin ASEAN mengenai implementasi Konsensus Lima Poin.

Salah satu keputusan ASEAN itu adalah bahwa para pemimpin ASEAN menugaskan ASEAN Coordinating Council (terdiri dari para Menlu ASEAN) untuk mengkaji lebih lanjut partisipasi Myanmar di semua pertemuan-pertemuan ASEAN, jika memang situasi memerlukannya. Ketentuan itu tertulis di dalam paragraf 9 Dokumen Keputusan Pemimpin ASEAN tentang Penerapan Konsensus Lima Poin).

Ketentuan itu menegaskan bahwa pertama kalinya para pemimpin ASEAN tidak mengizinkan wakil tingkat non poliitk dari Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Ketentuan itu merupakan  keputusan tertulis pertama pada tingkat pemimpin ASEAN yang dikeluarkan oleh ASEAN.

Melalui paragraf 9 itu, ASEAN memberikan semacam peringatan kepada junta Myanmar bahwa jika situasi tidak membaik maka pengaturan yang diterapkan untuk KTT dan ASEAN Ministerial Meeting dapat berlaku untuk pertemuan ASEAN lainnya.

Selanjutnya, pemimpin ASEAN meminta semua pihak di Myanmar mendukung tugas Sekjen ASEAN dan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center) menyalurkan bantuan kemanusiaan di Myanmar kepada semua yang membutuhkan tanpa diskriminasi. 

Keputusan ini sangat menarik mengingat ASEAN secara formal telah mendorong partisipasi salah satu lembaga pentingnya di bidang kemanusiaan, yaitu AHA Center, untuk turun langsung ke Myanmar.

Jika diperlukan, ASEAN akan memanggil PBB dan mitra eksternal untuk mendukung upaya dalam pelaksanaan Konsensus 5 Poin. 

Selanjutnya, ASEAN juga mempertimbangkan kemungkinan menggunakan pendekatan lain untuk memperkuat pelaksanaan Konsensus Lima Poin.

Walaupun tidak mudah mencapai konsensus mengenai implementasi Konsensus Lima Poin itu, namun akhirnya konsensus dari keputusan para pemimpin ASEAN dapat tercapai. 

Hasil KTT ASEAN mengenai penyelesaian krisis Myamar tetap tidak mudah dilaksanakan, tanpa peran aktif junta Myanmar sendiri. Kekawatiran bahwa junta Myanmar tetap keras kepala tentu saja tetap sangat terbuka, sehingga krisis Myanmar juga diperkirakan tetap berlanjut. 

Mungkin penyelesaian krisis Myanmar menunggu Indonesia menjalankan Keketuaanya di ASEAN pada 2023.