Selain itu, peran mediator itu dapat dimanfaatkan ASEAN untuk mencari peluang dialog dengan NUG dan/atau NLD sebagai perwakilan dari masyarakat sipil. Ajakan ASEAN kepada NUG untuk berunding merupakan pengakuan organisasi regional itu terhadap NUG. ASEAN juga menempatkan NUG di posisi seimbang dengan pemerintahan militer.
Selain itu, persetujuan pemerintahan militer juga dapat digunakan ASEAN untuk bersikap lebih tegas dalam menjalankan butir ketiga hingga kelima dari konsensus KTT Khusus ASEAN. ASEAN dapat mengusulkan nama-nama utusan khusus kepada Myanmar untuk disetujui.
Persetujuan itu akan berlanjut pada pelaksanaan butir lain dari konsensus itu, yaitu kedatangan utusan khusus itu ke Myanmar. Â Dengan penetapan dan kedatangan utusan khusus, ASEAN dapat memulai tahapan lanjut dari proses perdamaian Myanmar. Kedatangan utusan khusus itu dapat disertai oleh delegasi ASEAN.
Rekonsiliasi antara Junta Militer dan NUG
Rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar tampaknya menjadi syarat mendesak bagi prospek penyelesaian krisis politik. Pemerintahan militer dan NUG harus bisa saling menerima posisi masing-masing dan bersedia duduk bersama satu meja bagi masa depan Myanmar.
Selanjutnya, rekonsiliasi itu akan mempermudah tugas ASEAN dalam menjalankan kelima hasil konsensus KTT Khusus.
Walaupun posisi politiknya tidak dapat menggantikan NLD, kemunculan NUG mencerminkan bahwa masyarakat sipil tidak hanya tergantung pada NLD. Sebaliknya, dukungan NLD terhadap NUG akan semakin meningkatkan legitimasi politik NUG di antara berbagai kelompok oposisi.
Melalui NUG, masyarakat sipil dapat memberikan dukungan politiknya, sehingga NUG memperoleh legitimasi politik lebih besar di tingkat domestik. Selain itu, sejak awal pembentukannya, NUG menegaskan posisinya sebagai pemegang otoritas sah dari rakyat myanmar agar pengakuan internasional. Harapannya adalah masyarakat internasional akan lebih mempertimbangkan legitimasi politik NUG ketimbang pemerintahan militer.
Banyak faktor akan menentukan pelaksanaan butir-butir konsensus itu. Apalagi ketika NUG juga meminta hak yang sama kepada ASEAN dalam memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan konsensus itu. NUG dipastikan akan menuntut pelaksanaan butir pertama dan kedua sebagai syarat bagi pelaksanaan butir ketiga dan seterusnya.
Situasi ini menjadi rumit bagi ASEAN jika pemerintahan militer menolak posisi dan peran NUG.
Sementara itu, ASEAN harus dapat menekan pemerintahan militer agar segera menjalankan konsensus KTT Khusus ASEAN. Butir pertama, yaitu penghentian segera kekerasan di Myanmar; Lalu, butir kedua konsensus adalah perlunya dialog konstruktif menuju solusi damai.
Dalam situasi itu, ASEAN harus memperoleh jaminan dari pemerintahan militer bahwa kekerasan Tatmadaw harus segera dihentikan. Pelaksanaan butir pertama ini diyakini dapat memberikan jaminan politik bagi mediasi ASEAN terhadap kelompok-kelompok sipil, melalui NUG.
