Terhambatnya Diplomasi Shuttle Indonesia untuk Myanmar

Kedua adalah konfirmasi bahwa berita Reuters itu tidak benar dan merupakan kesalahpahaman. Posisi RI masih sangat jelas, yakni prihatin pada kondisi negara itu. Posisi itu didukung oleh fakta bahwa sekarang Menlu Indonesia sedang menyamakan persepsi dan mengumpulkan pandangan dari menlu-menlu ASEAN lainnya. Upaya itu masih merupakan tahapan paling awal bagi satu pertemuan spesial dari menlu-menlu ASEAN dapat dilaksanakan.

Posisi Indonesia sejak awal tetap sama. Sejak awal perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan jelas, yaitu RI sangat prihatin atas perkembangan politik di sana. Oleh karena itu, Indonesia menghimbau Myanmar dapat penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN. Di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

Selain itu, Indonesia menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme atau hukum yang tersedia. Dalam upaya itu, Indonesia juga mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada. Cara-cara itu diharapkan tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar.

Kelanjutan Diplomasi Shuttle
Hingga saat ini belum ada informasi yang dapat dikonfirmasi dari pihak Kemlu RI dan ASEAN mengenai kemungkinan kelanjutan diplomasi untuk Myanmar. Semua pihak menunggu perkembangan situasi di Myanmar. Harapannya, demonstrasi di depan KBRI Yangon dapat memberikan pemahaman lebih baik bagi semua pihak, khususnya ASEAN, mengenai krisis di Myanmar pada saat ini.

Satu hal yang tampaknya luput dari diplomasi shuttle Indonesia dan upaya ASEAN selama ini adalah mengajak partisipasi masyarakat Myanmar melalui partai NLD sebagai pemenang pemilu 2020. Diplomasi mencari solusi bagi krisis Myanmar perlu melibatkan kedua pihak yang terlibat dalam krisis politik di Myanmar, yaitu pemerintah Myanmar pada saat ini (Jenderal Min Aung Hlaing) dan NLD (Aung San Suu Kyi).  

Keterlibatan Daw Suu Kyi mungkin saja sudah diagendakan dalam pertemuan antar-Menlu se-ASEAN sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi damai bagi Myanmar. Seperti konfirmasi pertama di atas, penyelesaian krisis Myanmar harus melibatkan semua pihak.

Namun demikian, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang menyebabkan Indonesia dan berbagai pihak tidak bisa bersikap terbuka. Isu sensitivitas pemerintah militer, belum adanya akses komunikasi ke Daw Suu Kyi, atau isu-isu domestik lain bisa menjadi penyebab belum adanya informasi mengenai keterlibatan pihak masyarakat. Selain itu, hingga sekarang belum ada dialog antara junta militer dengan pengunjuk rasa hingga sekarang.

Perkembangan situasi domestik di Myanmar dan tahapan diplomasi ASEAN yang masih di tahap awal tampaknya masih memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai solusi damai di Myanmar.