Partisipasi masyarakat, misalnya, dilakukan dengan cara melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti kelompok pengusaha, media, masyarakat sipil (Bali Civil Society and Media Forum), dan mahasiswa (melalui Bali Democracy Student Conference/BDFC) sejak 2018 hingga sekarang.
Tiga, BDF ke-13 telah berhasil dalam menekankan arti pentingnya sebagai forum untuk saling belajar mengenai penanganan pandemi Covid-19. Situasi pandemi ini tidak perlu lagi menempatkan jumlah peserta, perwakilan negara, dan jumlah kepala negara atau pemerintahan yang hadir di BDF ini sebagai prestasi BDF 2020, Â walaupun sebagai catatan historis mengenai dinamika penyelenggaraannya tetap masih relevan.
Apalagi sejak pemerintahan Jokowi 2014, BDF tidak lagi dibangun sebagai forum kepala negara atau pemerintahan. Ini sangat berbeda dengan citra high profile BDF yang dikembangkan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Â
Selain itu, sejak awal perkembangannya di 2008, BDF digagas sebagai forum pembahasan isu demokrasi di wilayah Asia Pasifik. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa Presiden Jokowi tidak selalu hadir di forum tahunan ini.
Menlu Retno Marsudi membuka acara, yang dilanjutkan dengan pernyataan dari tujuh tokoh VIP, antara lain: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Perubahan ini sangat signifikan selama pemerintahan Jokowi sejak 2014. BDF dikembalikan ke 'kittah'-nya sebagai forum antar-masyarakat dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman berdemokrasi.Â
Keempat, perkembangan BDF sejak 2008 menunjukkan bahwa forum tahunan ini memiliki cara yang unik dalam menyebarkan demokrasi. Saling belajar mengenai praktek demokrasi di antara negara-negara peserta menjadi tujuan strategis BDF. Setiap peserta berbagi pengalaman mengenai nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di negaranya masing-masing.Â
Satu hal yang sangat menarik dari BDF adalah pengakuan bahwa praktek demokrasi tiap negara bersifat unik dan berbeda dengan negara lainnya, walaupun ada ukuran tertentu mengenai tingkatan demokratis pemerintahan di sebuah negara.
Kelima, perubahan lain dalam penyelenggaraan BDF di era pemerintahan pertama Jokowi adalah perluasan forum BDF ke negara-negara lain, seperti: BDF Chapter Tunisia (2017) untuk promosi demokrasi di Afrika Utara.
Isu utama yang dibicarakan adalah kerja sama di bidang penguatan demokrasi berbasis lokal (homegrown democracy). Pada 2018, BDF chapter Berlin diadakan dengan tujuan pertukaran pengalaman guna menangani isu migrasi serta berbagai sistem demokrasi dan perbedaannya. Sejak awal 2020, pandemi telah menunda kontinuitas perluasan forum-forum BDF ke negara-negara lain.Â
Tantangan
Apresiasi yang tinggi perlu diberikan ke Kemlu atas keberhasilan penyelenggaraan BDF 2020 di tengah pandemi. BDF ini termasuk forum multilateral terbesar pertama yang diadakan secara hybrid, yaitu campuran antara sebagian virtual dan sebagian peserta hadir dengan protokol kesehatan secara ketat di Denpasar, Bali.
