Kemajuan suatu negara tidak lepas dari infrastruktur yang memadai di seluruh daerah. Demikian idealnya. Sementara realitanya, hal ini sulit diterapkan, termasuk di Indonesia.
Selama ini, Pemerintah Indonesia sangat menganakemaskan Pulau Jawa dengan memperhatikan instrastrukturnya, seperti jalan, lahan, ketersedian air dan sebagainya. Perhatian besar ini tentu tidak lepas dari operasional pemerintah pusat yang dilakukan di pulau ini, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya sebagai ibukota negara dan ibukota provinsi.
Sementara, perhatian pemerintah untuk kota-kota kecil di Pulau Jawa, menurut saya, hanya untuk kawasan-kawasan tertentu yang dianggap memiliki potensi “lebih”. Itu pun dilakukan pemerintah daerah setempat. Pengembangannya dilakukan pihak swasta yang memanfaatkan kekosongan potensi menjadi lahan bisnis mereka. Mengutip situs berita kompas.com, dalam penanganan infrastruktur suatu wilayah, pihak swasta bahkan harus turun langsung ke lapangan agar kawasan itu bisa hidup. Kondisi ini sangat berbeda dengan China, di mana sejak awal pemerintahlah yang menguasai dan membangun infrastruktur, termasuk jalan. Kalau pemerintah yang meng-handle semuanya, bisa dipastikan bahwa pembebasan lahan tidak akan mengalami masalah. Sesudahnya, proyek pengembangan kawasan ditawarkan kepada para investor dan pihak swasta yang tertarik menggarapnya. Prosesnya pun tidak sembarangan tetapi dilaksanakan melalui tender.
Lalu bagaimana dengan kondisi infrastruktur di luar Jawa?
Bagi saya, pembangunannya masih belum berbeda. Berkebalikan dengan Pulau Jawa, jangankan fasilitas aneh-aneh seperti pusat perbelanjaan yang megah dan cantik, akses jalannya saja tidak mulus.
Rizky, salah seorang sepupu yang bekerja di Kalimantan pernah bercerita kepada saya bahwa ia harus menempuh jalan yang cukup terjal dan berliku dari bandara hingga tempat kerjanya sehingga ia terpaksa menahan rasa pusing dan mual selama delapan jam perjalanan. Tidak ada alat transportasi pilihan untuk menuju ke sana, selain menggunakan jasa travel yang sudah dipesan sebelumnya. Bus DAMRI milik pemerintah pun tidak tersedia. Kondisi ini sangat berbeda dengan kemudahannya mengakses beragam transportasi umum di kota asalnya, Surabaya.
Saat ini, masyarakat menaruh harapan besar kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang mulai mencanangkan pembangunan infrastruktur prioritas di seluruh wilayah. Bukan hanya Pulau Jawa. Terbukti, ada banyak proyek yang diresmikan pria yang akrab disapa Jokowi itu, dalam rangka mendorong perekonomian nasional yang lebih baik dibanding sebelumnya. Sebagai warga, banyak harapan kami kepada Bapak perihal pembangunan infrastruktur Indonesia sentris.
Kediri, 1 Juli 2016