Mohon tunggu...
LapasPerempuanPalembang
LapasPerempuanPalembang Mohon Tunggu... Lainnya - Kanwil Kemenkumham Sumsel
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALEMBANG

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Ikuti Penguatan Zona Integritas Menuju WBk/WBBM, Lapas Perempuan Palembang Kemenkumham Sumsel Optimis Raih WBK

2 Juni 2022   20:23 Diperbarui: 2 Juni 2022   20:30 54
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

*Ikuti Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel Optimis Raih WBK*

LPP (Palembang) - Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Selatan terus menyiapkan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam acara Penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Kamis (2/6).

Kanwil Kemenkumham Sumsel memberikan penguatan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang telah di laksanakan di aula Pertemuan Hotel Hayo bersama Staf Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan dan Pembangunan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan. Kegiatan ini di buka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto. Dalam sambutannya Kakanwil Harun menerangkan bahwa kita harus bersemangat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, bahwa dalam setiap tahunnya terdapat peningkatan dalam pencapaian WBK/WBBM, serta berpesan agar UPT yang telah mendapat predikat WBK/WBBM harus mempertahankan predikatnya. Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengirimkan masing-masing 3 orang perwakilan yakni Kepala UPT, Ketua ZI, dan Operator RB serta diikuti secara virtual oleh seluruh Tim Pokja.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Iwan menjelaskan bahwa kedatangannya ke wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM bukan saja untuk memberikan penguatan WBK/WBBM tapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan kinerja Kantor Wilayah Sumsel beserta seluruh jajaran. Beliau juga berharap agar seluruh Satker memahami secara keseluruhan bahwa dalam meraih WBK/WBBM bukanlah mengenai data dukung namun bagaimana implementasinya pada masing-masing UPT.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun