Tentang LP KPK

LP.K-P-K adalah singkatan dari Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan yang didirikan tanggal 9 Maret di Cisarua Bogor - Jawa Barat, yang didirikan oleh komponen anak bangsa dari berbagai daerah yang terpanggil untuk memberikan kontribusi positif terhadap Bangsa dan Negara.

LP.K-P-K adalah wadah pengabdian untuk melakukan Sosial Kontrol, mengawal Kebijakan Pemerintah dan mengawal aplikasi perundang-undangan yang disampaikan secara elegan, persuasif serta bermartabat sekaligus memberikan advokasi / pendampingan kepada masyarakat, khsusus masyarakat marginal yang sifatnya Non Litigasi.

LP.K-P-K adalah wadah yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum dengan tidak memandang Suku-Bangsa, Bahasa dan Agama serta terbuka untuk Non Akademik, dengan catatan “ Mau belajar (Saling Mengedulkasi) dan suka berorganisasi ”.

LP.K-P-K adalah sebuah organisasi berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum, berdasarkan :

Legalitas

• Akta Notaris Nomor : 17. Tanggal 17 Mei 2017. Pada Notaris Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn. Berkedudukan di Kota Bekasi - Jawa Barat.
• Akta Notaris Perubahan Pertama Nomor : 33. Tanggal 21 Juni 2017. Pada Notaris Halimah Sa’diyah,.SH,.M.Kn - Berkedudukan di Kota Bekasi - Jawa Barat.
• Akta Notaris Perubahan Kedua, pada Notaris Yani Renata Uno,SH.M.Kn. Berkedudukan di Kota Depok – Jawa Barat.
• Isi Akta Notaris Berdasarkan hasil Musyarawah Nasional (MUNAS) Pertama LP.K-P-K pada tanggal 28-29 November 2022 di Jakarta Timur
• Selanjutnya di legalkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham RI, berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
• AHU-0010011.AH.01.07.Tahun 2017. Tanggal 22 Juni 2017.
• ...................(On Proses)
• Terdaftar Dalam Lembar Negara, Nomor :.......(On Proses)
• NPWP : 34.798.821.4-412.000.

Komposisi Kepengurusan LP.K-P-K terdiri dari :

• Komisi Nasional, yang disingkat KOMNAS (Pengurus Pusat berkedudukan di Jabodetak/Bogor)
• Komisi Daerah, yang disingkat  KOMDA (Pengurus di Tingkat Provinsi)
• Komisi Cabang, yang disingkat KOMCAB (Pengurus di Tingkat Kabupaten-Kota)
• Komisi Ranting yang disingkat KOMRAN (Pengurus di Tingkat Kecamatan)

Wilayah pembentukan kepengurusan yang telah terbentuk meliputi :

• Sumatera
• Kalimantan
• Jawa
• Sulawesi
• Maluku
• Nusa Tenggara
• Papua

Perangkat Organisasi dari :

• Dewan Pendiri
• Dewan Pengawas
• Penasehat Hukum
• Dewan Pakar
• Dewan Pembina
• Dewan Eksekutif :
• Devisi-Devisi
• Staf Kesektariatan
• Tim Media Sosial + Pers Organisasi (https:pengawalkebijakan.id)
• Satuan Tugas Keamanan (Internal dan Eksternal)
• Statuan Tugas Relawan
• Tim Pengawal Desa/Kelurahan
• Tim Khusus (TIMSUS)
• Badan Otonom (Sayap Organisasi)