Meragukan Kemampuan Puan di Kabinet Kerja Jokowi

Akhirnya hari yang ditunggu masyarakat luas dan khususnya bagi kalangan bukan pemilh Jokowi datang juga. Pengumuman kabinet kerja yang akan mendampingi pemerintahan baru presiden terpilih untuk 5 tahun kedepan. Bagi mereka yang sudah antipati dengan Jokowi maupun partai pengusungnya, ada bahan lagi untuk mengkritik dan menyerang orang2 yang berada di kabinet tsb. Salah satu sasarannya adalah Puan Maharani putri ketua umum PDIP, Megawati.

Suara miring bahwa Puan hanyalah titipan ibundanya pun bergaung dinyanyikan secara koor oleh mereka. Nepotisme. Meragukan kemampuan ketua fraksi PDIP di DPR periode 2009-2014 ini dianggap tidak bakal mampu menjalankan tugas sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia di Kabinet Kerja yang baru saja terbentuk. Rasa pesimis kemungkinan muncul hanya dikarenakan cucu presiden Soekarno ini dianggap keturunan ketua umum PDIP, pengusung presiden Joko Widodo atau berdasarakan alasan lain, hanya mereka yang tahu.

Jika hanya menginginkan jabatan menteri, Puan tidak harus menunggu sampai Jokowi menjadi presiden. Pemerintah SBY pernah menawarkan 3 posisi menteri di kabinetnya untuk merangkul PDIP agar mau berkoalisi. Tiga kursi yang disediakan adalah Menko Sosial, Menko Kesra dan Meneg BUMN. Salah satu kandidat yang digadang oleh partai Demokrat melalui Ketua DPP Bidang Keuangan, Ikhsan Mojo, adalah Puan Maharani. Dia menyebut para politisi muda yang dianggap pas untuk mengisi ke tiga pos menteri yang ditawarkan. Demokrat mengusulkan kepada Presiden SBY untuk mempertimbangkan nama Puan Maharani, Budiman Sujatmiko, dan Arif Budimanta. Tribunnews.com. Selain itu ada kabar juga soal kekosongan jabatan Menkopora pernah juga ditawarkan pada PDIP.

Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia ini semasa kampanye kemarin menjabat sebagai ketua pemenangan partai dan juga dalam pilres. PDIP sebagai partai oposisi pemerintah, maka tentu saja Puan pun belum pernah menjadi pejabat publik di pemerintahan. Selama ini aktivitasnya hanya sebatas lingkup partai saja. Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi Partai dengan organisasi lainnya.

Melihat latar belakang, pengalaman dan kesempatan yang dimiliki untuk menduduki kursi menteri, jika masih ada yang beranggapan Puan hanyalah mengejar jabatan dan titipan dari ibunya, ini sudah terbantahkan. Kursi menteri sudah bisa didapatkan 5 tahun lalu jika dia dan partainya menyetujui ajakan koalisi partai Demokrat.

Untuk kemampuannya menjabat menteri sekarang, memang masih harus dibuktikan dengan kerja nyata. Ini bisa dilihat nanti setelah 100 hari kerja kabinet berjalan. Jikapun dia dianggap tidak mampu, pastinya akan ada evaluasi dari presiden Jokowi. Kalau belum kerja sudah diragukan kemampuannya, bagaimana bisa seseorang menunjukkan dia mampu atau tidaknya. Objektifitas dalam berpikir harus diutamakan, jangan mendahulukan rasa tidak suka karena sudah alergi dulu dengan pribadi atau partainya. Dan satu lagi yang jelas dan terang benderang, Puan sudah lolos seleksi dari KPK dan PPATK mendapat centang biru yang berarti bersih dari kasus korupsi.

Sudah menjadi hal umum di sistem perpolitikan kita, bahwa anak keturunan politikus diharap oleh orang tuanya untuk bisa nantinya salah satunya akan meneruskan tradisi. Hanya saja yang membedakan adalah kesempatan kekuasaan yang dimiliki. Misalnya Ibas yang digadang oleh SBY dan sekarang pun menduduki jabatan penting di partainya. Dulu juga Soeharto mencita-citakan mbak Tutut akan jadi pewarisnya. Kesempatan sekarang dimiliki oleh PDIP sebagai partai pemerintah, maka Megawati pun merintis Puan untuk nantinya bisa menggantikan posisi dirinya. Tentunya semua juga sudah ada persiapan dan pembekalan kemampuan yang tidak asal-asalan bin ngawur.