"Fake Productivity" Mendera DPRD, Bagaimana Mengatasinya?

Oleh: Julianda BM 

Di era modern yang serba cepat ini, tuntutan kinerja dan produktivitas tak luput dari berbagai instansi, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Namun, di balik gempuran agenda rapat, kunjungan kerja, dan berbagai kegiatan lainnya, terkadang muncul fenomena yang meresahkan: "Fake Productivity".

Baca juga: Diaspora Indonesia, Kewarganegaraan Ganda, dan Kontribusi untuk Bangsa

"Fake Productivity" atau produktivitas palsu mengacu pada situasi di mana anggota DPRD tampak sibuk dengan berbagai kegiatan, namun hasil dan dampaknya tidak signifikan. 

Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

Pertama, kurangnya fokus dan prioritas. 

Baca juga: Gunung Ruang: Alarm Bahaya Tsunami, Membangun Budaya Siaga dan Mitigasi Bencana yang Efektif

Anggota DPRD terkadang terjebak dalam kesibukan yang tidak esensial, seperti rapat demi rapat tanpa hasil konkret, kunjungan kerja yang lebih fokus pada wisata daripada substansi, dan kegiatan seremonial yang kurang berdampak pada masyarakat.

Kedua, kurangnya perencanaan dan evaluasi. 

Baca juga: Menyongsong Era Baru Pendidikan: Hardiknas 2024 dan Tantangan Transformasi Digital

Kegiatan DPRD tidak selalu didasarkan pada perencanaan yang matang dan evaluasi yang menyeluruh. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan minimnya dampak nyata pada masyarakat.

Ketiga, kurangnya akuntabilitas dan transparansi.