Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRK Subulussalam Provinsi Aceh

Oleh: Julianda BM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah. DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan demokratis sangat bergantung pada optimalisasi tugas dan fungsi DPRD. DPRD berperan sebagai penyambung aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kualitas kinerja DPRD menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Sehubungan dengan itu, dengan lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menjadikan Aceh sebagai daerah otonom yang bersifat khusus dan istimewa. 

Baca juga: Judi Online dan Beli Rokok: Kenikmatan Sesaat yang Memicu Kemiskinan

Kekhususan ini selanjutnya diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dengan UU 11 Tahun 2006 ini, istilah DPRD khusus di Aceh dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tingkat provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan itu, secara administratif Kota Subulussalam terbentuk sejak tahun 2007 yang terdiri dari 5 Kecamatan 8 Kemukiman dan 82 Desa dengan luas wilayah 1.391 KM2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 100.889 jiwa. 

Kota Subulussalam merupakan daerah yang dipengaruhi oleh tata kehidupan dengan jumlah penduduk yang sangat heterogen dari berbagai suku, etnis, agama dan strata sosial, karena daerah ini terdapat berbagai suku-suku yang ada di Indonesia seperti: Suku Pakpak, Singkil, Aceh, Jawa, Alas, dan lain-lain.

Lembaga DPRK Subulussalam terdiri dari 20 orang kursi anggota DPRK yang terdiri atas 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua dengan 1 fraksi utuh dan 2 fraksi gabungan. Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Subulussalam terdiri dari 4 Dapil dari total 5 kecamatan. 

Berdasarkan pengamatan penulis, kinerja DPRK Subulussalam masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya capaian jumlah qanun yang dihasilkan, lambatnya pembahasan anggaran, dan belum adanya analisa terhadap permasalahan yang akan dilakukan kontrol/pengawasan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRK Subulussalam

Baca juga: Puisi: Bumi Kita Semakin Tua

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja DPRK Subulussalam, antara lain:

Baca juga: Tahura Kota Subulussalam: Potensi Wisata Berkelanjutan yang Menjanjikan

1.  Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM anggota DPRK sangat menentukan kinerjanya. Anggota DPRK yang memiliki kualitas SDM yang baik akan lebih mampu memahami tugas dan fungsinya, serta melaksanakannya dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, kualitas SDM anggota DPRK Subulussalam masih perlu ditingkatkan. Masih banyak anggota DPRK yang belum memiliki pendidikan minimal strata satu (S1), serta belum memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi DPRK.

2.  Proses Legislasi yang Lambat

Proses legislasi di DPRK Subulussalam masih berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Kurangnya pemahaman anggota DPRK tentang proses legislasi; 
• Kurang adanya kekompakan dan koordinasi antar anggota DPRK; 
• Kurang adanya dukungan anggaran untuk proses legislasi; 
• Belum adanya tenaga ahli yang memadai di bidang legislasi.

3.  Kurangnya Pengawasan terhadap Eksekutif

DPRK Subulussalam masih kurang melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Kurangnya pemahaman anggota DPRK tentang fungsi pengawasan; 
• Kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan pengawasan; 
• Masih adanya konflik kepentingan antara anggota DPRK dengan eksekutif.

Upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRK Subulussalam

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPRK Subulussalam, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1.  Peningkatan kualitas SDM anggota DPRK

Peningkatan kualitas SDM anggota DPRK dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

• Mewajibkan anggota DPRK memiliki pendidikan minimal strata satu (S1) di bidang hukum, pemerintahan, atau bidang lain yang relevan; 
• Memberikan pelatihan dan pendidikan bagi anggota DPRK secara berkala; 
• Meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi anggota DPRK.

2.  Peningkatan efektivitas proses legislasi

Peningkatan efektivitas proses legislasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

• Meningkatkan pemahaman anggota DPRK tentang proses legislasi; 
• Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar anggota DPRK; 
• Meningkatkan dukungan anggaran untuk proses legislasi; 
• Menyediakan tenaga ahli yang memadai di bidang legislasi.

3.  Peningkatan pengawasan terhadap eksekutif

Peningkatan pengawasan terhadap eksekutif dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

• Meningkatkan pemahaman anggota DPRK tentang fungsi pengawasan; 
• Meningkatkan anggaran untuk kegiatan pengawasan; 
• Meningkatkan independensi anggota DPRK dari eksekutif.

Kesimpulan

Optimalisasi tugas dan fungsi DPRK Subulussalam merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM anggota DPRK, peningkatan efektivitas proses legislasi, dan peningkatan pengawasan terhadap eksekutif.

Peningkatan kualitas SDM anggota DPRK dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, khususnya di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peningkatan efektivitas proses legislasi dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan koordinasi antar anggota DPRK, serta penyediaan tenaga ahli yang memadai. Peningkatan pengawasan terhadap eksekutif dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan independensi anggota DPRK.

Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut, diharapkan kinerja DPRK Subulussalam dapat meningkat dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Subulussalam.