Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh pada Agustus 2023 sebesar 6,03 persen, turun 0,53 persen poin dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 6,56 persen. Meskipun mengalami penurunan, TPT Aceh masih berada di atas tingkat nasional yang sebesar 5,32 persen.
Pengangguran merupakan masalah sosial yang kompleks dan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, kriminalitas, dan bahkan konflik sosial.
Di Aceh, pengangguran menjadi salah satu masalah sosial yang perlu ditangani secara serius. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, yakni sebesar 16,16 persen pada Maret 2023.Â
Selain itu, Aceh juga merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yakni sebesar 127 jiwa per kilometer persegi. Hal ini menyebabkan persaingan dalam mencari pekerjaan menjadi semakin ketat.
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Aceh antara lain: Pertama, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 diperkirakan hanya sebesar 3,5 persen. Hal ini masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,0 persen.
Kedua, pembukaan lapangan kerja yang terbatas. Sektor pertanian, yang merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Aceh, hanya tumbuh sebesar 2,5 persen pada tahun 2023. Sementara itu, sektor industri dan jasa, yang memiliki potensi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja, masih tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Aceh.
Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Pendidikan dan keterampilan yang masih rendah menyebabkan banyak penduduk Aceh yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.
Untuk mengatasi masalah pengangguran di Aceh, diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Upaya-upaya tersebut antara lain: Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dengan mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif yang memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja.
Kedua, pembukaan lapangan kerja baru. Pemerintah perlu bekerja sama dengan swasta untuk membuka lapangan kerja baru, baik di sektor formal maupun informal.
Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja. Masyarakat perlu didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengikuti pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Berikut adalah beberapa contoh konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran di Aceh: Pertama, pemerintah dapat memberikan insentif kepada investor yang membuka lapangan kerja di Aceh. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, subsidi, atau kemudahan perizinan.
Kedua, pemerintah dapat bekerja sama dengan swasta untuk membangun kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. Kawasan-kawasan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai daerah, termasuk Aceh.
Ketiga, pemerintah dapat meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan vokasi. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dengan upaya-upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan tingkat pengangguran di Aceh dapat terus menurun dan dapat mencapai tingkat yang lebih rendah dari tingkat nasional.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H