Mohon tunggu...
Julianda BM
Julianda BM Mohon Tunggu... Administrasi - ASN pada Pemerintah Kota Subulussalam, Aceh

Penulis buku "Eksistensi Keuchik sebagai Hakim Perdamaian di Aceh". Sudah menulis ratusan artikel dan opini. Bekerja sebagai ASN Pemda. Masih tetap belajar dan belajar menulis.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Demokrasi dan Ambang Batas Parlemen

10 November 2023   08:00 Diperbarui: 10 November 2023   08:01 105
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi. Sumber foto: tribun-timur.com

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai wakilnya dalam pemerintahan. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa suara rakyat dapat terwakili secara proporsional dalam pengambilan keputusan.

Pada praktiknya, demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan ideal. Salah satu masalah yang dihadapi adalah banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemilu. 

Hal ini menyebabkan fragmentasi parlemen yang tinggi, sehingga sulit untuk membentuk pemerintahan yang stabil.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menerapkan ambang batas parlemen (PT) pada pemilu. PT adalah persentase suara minimal yang harus diperoleh sebuah partai politik untuk dapat memperoleh kursi di parlemen.

Pada pemilu 2019, PT ditetapkan sebesar 4%. Artinya, sebuah partai politik hanya dapat memperoleh kursi di parlemen jika memperoleh suara minimal 4% dari jumlah suara sah secara nasional.

Penerapan PT telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa PT dapat menjadi solusi untuk mengatasi fragmentasi parlemen. 

PT dapat mendorong partai-partai politik untuk berintegrasi dan membentuk koalisi yang lebih stabil.

Namun, sebagian orang lain berpendapat bahwa PT dapat membatasi demokrasi. PT dapat menghalangi partai-partai politik kecil untuk memperoleh representasi di parlemen. Hal ini dapat menyebabkan suara rakyat tidak terwakili secara proporsional.

Dampak Positif PT

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun