Pejabat negara merupakan sosok yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, pejabat negara harus memiliki sikap yang baik dan bertanggung jawab, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum.
Dalam kasus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), sikapnya yang sempat menghilang kontak di luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menuai banyak kritik dari masyarakat. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketidaktanggungjawaban dan upaya untuk menghindari proses hukum.
Seharusnya, pejabat negara yang menghadapi permasalahan hukum bersikap terbuka dan kooperatif dengan pihak yang berwenang. Mereka harus berani menghadapi proses hukum dan mengakui kesalahan jika memang terbukti bersalah. Sikap ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Berikut adalah beberapa sikap yang seharusnya dimiliki oleh pejabat negara dalam menghadapi permasalahan hukum:
Bersikap terbuka dan kooperatif
Pejabat negara harus berani menghadapi proses hukum dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Mereka juga harus kooperatif dalam mengikuti proses hukum yang berlaku.
Mengaku bersalah jika terbukti
Jika terbukti bersalah, pejabat negara harus berani mengakui kesalahannya dan menerima sanksi yang diberikan. Sikap ini menunjukkan bahwa pejabat negara memiliki rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi hukum.
Meminta maaf kepada masyarakat
Pejabat negara yang bersalah harus meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatannya. Hal ini penting untuk meredam keresahan masyarakat dan menunjukkan bahwa pejabat negara memiliki empati terhadap masyarakat yang dirugikan.
