Pada edisi (14/09/2023), penulis sudah membahas di laman ini juga sebuah artike berjudul "Efektifkah Kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk Atasi Polusi Udara?". Dalam tulisan tersebut penulis membahas tentang efektifitas kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengatasi polusi udara yang tengah melanda Jakarta (klik disini).
Pada kesimpulannya, kualitas udara di Jakarta kerap kali berada di level yang tidak sehat, bahkan berbahaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan segudang kebijakan untuk mengatasi masalah ini, baik itu wacana maupun realisasi.
Secara umum, kebijakan-kebijakan tersebut dinilai cukup efektif untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Uji emisi kendaraan bermotor, misalnya, dapat membantu mengurangi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap juga dapat membantu mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan raya.
Namun, ada juga beberapa kebijakan yang dinilai kurang efektif, seperti penyemprotan disinfektan di beberapa jalan dan pemasangan water mist di gedung-gedung. Kedua kebijakan tersebut dinilai tidak berdampak signifikan terhadap kualitas udara di Jakarta.
Dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta, kebijakan yang dinilai paling tepat adalah pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kebijakan ini dinilai efektif untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, yang merupakan salah satu sumber utama polusi udara.
Namun, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap juga memiliki beberapa kelemahan. Kebijakan ini dapat menimbulkan kemacetan di jalan raya, terutama pada jam-jam tertentu. Selain itu, kebijakan ini juga tidak efektif untuk mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor yang beroperasi di luar jam-jam pembatasan.
Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Pemprov DKI Jakarta perlu menerapkan kebijakan lain yang dapat mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalan raya. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:
- Pengembangan transportasi publik yang lebih baik
- Peningkatan tarif parkir
- Insentif pajak bagi kendaraan listrik
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain untuk mengatasi polusi udara. Hal ini karena polusi udara merupakan masalah yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
