Arthur James Balfour, eks PM Inggris yang Dinilai Bertanggung Jawab atas Konflik Israel-Palestina

Inggris merupakan negara adidaya di Eropa yang ternyata menjadi salah satu faktor penyebab konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Mengapa demikian? penyebabnya adalah Arthur James Balfour yang mencetuskan Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi tersebut berisi dukungan rumah nasional bangsa Yahudi di Palestina hingga membuat konflik dengan Israel.

Deklarasi yang jadi sebab konflik Palestina dan Israel tersebut dicetuskan ketika Balfour menjabat sebagai sekretaris urusan luar negeri.

Oleh sebab itu, Arthur James Balfour jadi tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas konflik Israel dan Palestina yang terjadi selama puluhan tahun ini.

Latar Belakang Balfour

Arthur James Balfour lahir di Whittingham House, Skotlandia pada 5 Juli 1848.

Ia merupakan anak tertua dari pasangan James Maitland Balfour dan Lady Blanche Gascoyne-Cecil.

Diketahui bahwa ayah dan kakek Balfour merupakan anggota dari parlemen Skotlandia.

Berkat lahir dari keluarga yang terpandang, Balfour mendapatkan pendidikan di Grange Preparatory School di Hoddesdon pada tahun 1859--1861 dan Eton College dari tahun 1861 hingga 1866.

Balfour kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge hingga lulus pada tahun 1869.

Berpolitik

Pada tahun 1974, Balfour masuk ke politik dan terpilih sebagai anggota parlemen konservatif untuk Hertford hingga tahun 1885.

Keputusan Balfour terjun ke dunia politik merupakan saran dari pamannya sendiri, yakni Lord Salisbury.

Balfour juga diangkat menjadi asisten pribadi pamannya tersebut. Pada saat itu ia mendapatkan pengalaman politik di dalam konteks lokal hingga internasional.

Bahkan Balfour pernah berpengalaman menemani pamannya pada sebuah kongres di Berlin dalam penyelesaian konflik Rusia-Turki.

Meski berada di dalam kubangan politik, Balfour juga ahli di bidang sastra. Salah satu karyanya adalah buku yang diterbitkan pada tahun 1879 dengan judul Defence of Philosophic Doubt.

Karir politik Balfour terus berlanjut ketika ia menjadi anggota parlemen untuk Manchester Timur pada periode 1885-1906.

Masuk Birokrasi

Pada tahun 1902, Balfour diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris menggantikan Lord Salisbury. Ia mulai bertugas bersamaan dengan penobatan Raja Edward VII.

Salah satu upaya politik yang ia lakukan adalah memperbaiki hubungan dengan Perancis pada tahun 1904 bersama Lord Lansdowne yang menjabat sebagai sekretaris luar negeri.

Lansdowne inilah yang kerap diberikan tugas untuk melaksanakan kebijakan luar negeri yang dicetuskan oleh Balfour.

Adapun Balfour sendiri sibuk dengan urusan dalam negeri yang kemudian tak dapat mempertahankan jabatannya dalam waktu yang lama.

Balfour menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga tahun 1905. Pada tahun 1906 ia kalah telah dalam pemilu.

Deklarasi Balfour

Setelah tak berada di lingkaran birokrasi pemerintah, Balfour kemudian fokus menjabat di Partai Konservatif.

Ia menjadi pemimpin Partai Konservatif hingga tahun 1911. Namun, pada tahun 1915 ia kembali ke dalam birokrasi pemerintah.

Pada tahun 1916, ketika David Lloyd George menjadi Perdana Menteri Inggris, Balfour diangkat menjadi sekretaris urusan luar negeri.

Setahun kemudian, pada tahun 1917, ia mencetuskan Deklarasi Balfour. Saat itu Inggris menguasai Yerusalem usai mengalahkan Turki dan Jerman.

Deklarasi Balfour itu resmi dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917. Intinya adalah dukungan pembentukan rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina.

Surat deklarasi itu diberikan kepada Lord Rothschild yang menjadi pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Selanjutnya diumumkan ke Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia.

Hal inilah yang dianggap menjadi salah satu penyebab konflik Israel dengan Palestina.