Dan dia tidak sendiri.
Akibat Sistem Zonasi yang dibuat oleh Bapak Menteri Pendidikan TERHORMAT, ribuan murid SD di lingkungan tempat tinggal kami juga sedang menangis meraung-raung karena meski mereka orang Bali & tinggal bertahun-tahun di sana, mereka tidak akan mendapatkan hak yang sama untuk menerima pendidikan. Masalahnya alamat yang tertera pada KK mereka, banyak yang bukan dalam radius zona terdekat dari SMPN di lingkungan tempat tinggal mereka.
KK mereka bukan "KK Badung yang diterbitkan paling lambat tanggal 1 Januari 2017 bertempat tinggal PALING dekat dengan SMPN yang dituju." Kebanyakan KK mereka diterbitkan di kampung, tempat Banjar mereka berasal. Bagi mereka yang yang tidak memiliki banyak uang mereka tidak punya banyak pilihan. Sekolah di SMPN di kampung atau putus sekolah. (sumber: 1 dan 2)
Soal sistem "Full Day School" yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Pendidikan TERCINTA juga mempengaruhi keterbatasan penerimaan murid.
Sebelumnya banyak SMP Negeri yang menerapkan shift pagi-siang karena ruang kelas yang tidak mencukupi. Jadi mau sogok sana sini pun sangat sulit karena peminatnya membludak & kuotanya terbatas.
Meskipun Presiden Jokowi sudah membatalkan aturan "Full Day School", tetapi semuanya terlambat...karena penerimaan siswa baru saat ini tetap mengacu pada jumlah kuota & Sistem Zonasi yang aturannya sudah terlanjur dibuat oleh YANG MULIA Bapak Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan & Kebudayaan.
Terima kasih Bapak Menteri YANG SANGAT KAMI HORMATI & CINTAI atas Kado Lebaran yang Bapak berikan pada anak saya & anak-anak lain di seluruh Indonesia. Kado untuk menjadi manusia kuat & tahan banting untuk menerima kenyataan pahit...bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara di negeri ini hanyalah impian semata. Dan diskriminasi yang mereka peroleh sejak dini ini, menjadi hadiah TERINDAH yang akan kami kenang seumur hidup.
Dan bagaimana nasib anak saya & anak-anak lainnya kelak?
Ahhh...nasib anak-anak dalam dunia pendidikan kan memang tidak pernah menjadi prioritas ya, Pak?
