Mohon tunggu...
Suryo Pratama
Suryo Pratama Mohon Tunggu... -

Bergerak di bidang politik dan kritis dalam menulis !

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jangan Pilih Capres Yang Menghilangkan Subsidi Negara Pada Rakyat !

4 Mei 2014   19:39 Diperbarui: 23 Juni 2015   22:53 84
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
13991818271327890111

Sebuah fenomena terjadi di negara Indonesia yang berbeda dengan negara lain, esensi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia tergantikan oleh liberalisme dengan pasar terbuka. Negara yang mempunyai kewajiban untuk membantu warga negaranya kini di arahkan untuk menjadi penonton dan pasif. Calon pemimpin negara di tahun 2014 ini pun tidak malu-malu lagi untuk berkampanye agar dapat menghilangkan subsidi yang harusnya masih menjadi hak warga negara dengan dalih untuk rasionalitas untuk menutupi anggara belanja negara.

Ada sebuah riset yang mengatakan jika saja semua perusahaan tambang dan tradernya di negara ini membayar kewajiban pajak sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dalam UU maka negara bisa mendapatkan lebih dari APBN yang sekarang ada, bahkan menurut data KPK yang di utarakan oleh Ketua KPK, jika kita mampu untuk mengelola hasil tambang di negara ini maka pencapaian angka 15.000 Triliun APBN sangat memungkinkan. Akibatnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan 20 juta perbulan dan tentunya apa yang di cita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Baca: http://nasional.kompas.com/read/2013/07/03/1658190/KPK.60.Persen.Perusahaan.Tambang.Tak.Bayar.Pajak.dan.Royalti

Sayangnya hal ini justru menjadi antiklimaks ketika para calon pemimpin di negara ini yang tengah berebut untuk mendapatkan kekuasaan orang nomor satu justru berpikir sebaliknya. Rasionalitas mengalahkan Hati Nurani sehingga terkesan "pandai" dan obyektif padahal sebaliknya. Melihat secara angka dan mengutak-utik perhitungan tanpa realitas fakta di bawah dimana masyarakat yang semakin sulit untuk bertahan hidup di negara ini adalah sebuah 'kekejian' yang perlu di hentikan.

Sebagai bagian dari WNI, penulis hanya mampu menyerukan kapada para pembaca untuk tidak memilih pemimpin yang tidak ingin melindungi rakyatnya. Subsidi adalah bagian dari perlindungan itu, tidak ada yang salah dari subsidi yang salah hanya pengelolaan dan pengelolanya. Harusnya calon pemimpin fokus pada hal itu dan pastikan bahwa setiap masyarakat Indonesia mendapatkan subsidi yang telah di sesuaikan. -Tabik-

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun