Sebuah fenomena terjadi di negara Indonesia yang berbeda dengan negara lain, esensi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia tergantikan oleh liberalisme dengan pasar terbuka. Negara yang mempunyai kewajiban untuk membantu warga negaranya kini di arahkan untuk menjadi penonton dan pasif. Calon pemimpin negara di tahun 2014 ini pun tidak malu-malu lagi untuk berkampanye agar dapat menghilangkan subsidi yang harusnya masih menjadi hak warga negara dengan dalih untuk rasionalitas untuk menutupi anggara belanja negara.
Ada sebuah riset yang mengatakan jika saja semua perusahaan tambang dan tradernya di negara ini membayar kewajiban pajak sesuai dengan apa yang telah di amanatkan dalam UU maka negara bisa mendapatkan lebih dari APBN yang sekarang ada, bahkan menurut data KPK yang di utarakan oleh Ketua KPK, jika kita mampu untuk mengelola hasil tambang di negara ini maka pencapaian angka 15.000 Triliun APBN sangat memungkinkan. Akibatnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan 20 juta perbulan dan tentunya apa yang di cita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Baca: http://nasional.kompas.com/read/2013/07/03/1658190/KPK.60.Persen.Perusahaan.Tambang.Tak.Bayar.Pajak.dan.Royalti
Sayangnya hal ini justru menjadi antiklimaks ketika para calon pemimpin di negara ini yang tengah berebut untuk mendapatkan kekuasaan orang nomor satu justru berpikir sebaliknya. Rasionalitas mengalahkan Hati Nurani sehingga terkesan "pandai" dan obyektif padahal sebaliknya. Melihat secara angka dan mengutak-utik perhitungan tanpa realitas fakta di bawah dimana masyarakat yang semakin sulit untuk bertahan hidup di negara ini adalah sebuah 'kekejian' yang perlu di hentikan.
Sebagai bagian dari WNI, penulis hanya mampu menyerukan kapada para pembaca untuk tidak memilih pemimpin yang tidak ingin melindungi rakyatnya. Subsidi adalah bagian dari perlindungan itu, tidak ada yang salah dari subsidi yang salah hanya pengelolaan dan pengelolanya. Harusnya calon pemimpin fokus pada hal itu dan pastikan bahwa setiap masyarakat Indonesia mendapatkan subsidi yang telah di sesuaikan. -Tabik-
