Gen Z dan Politik Indonesia

                                                                                                          

                                                                                                                      EDULISSUE 

                                                                                          Divisi Edukasi Literasi Fact Checker UI 

                                                                                                Generasi Z dan Politik Indonesia

                                                                                                   

PEMILU 2024 terbilang lebih menarik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setelah mendapat pilihan yang sama selama dua periode sebelumnya, kini warga Indonesia dihadapkan oleh tiga pilihan. Pilihan pertama Anies Baswedan dengan A Muhaimin Iskandar, pilihan kedua Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, dan pilihan ketiga Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. 

Terlepas dari kualitas dan kuantitas pilihan yang ada, peran partisipasi rakyat tentu menjadi tombak utama dalam politik Indonesia. Partisipasi merupakan aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger, 1982:20). Partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

 

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, persentase generasi Z yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012 adalah sekitar 27,7% dari populasi penduduk. Dalam hal ini, partisipasi kelompok ini cukup berperan besar dalam politik. Kaum milenial dan generasi Z menjadi titik sentral dalam penentuan kualitas politik dan demokrasi di Indonesia. Menilik dari sebelum-sebelumnya, generasi Z dinilai memiliki antusiasme yang tinggi sejak 2014. Penelitian dan Pengembangan Survei Kompas menemukan kenaikan jumlah pemilih di kelompok pemula dan berlanjut hingga 2019.  Antusiasme generasi Z terhadap politik tidak hanya dilakukan dengan model partisipasi conventional. Generasi Z memiliki sifat yang cenderung berbanding terbalik dengan generasi-generasi sebelumnya. Kelompok ini juga melakukan partisipasi politik model unconventional, di mana model partisipasi ini terus tumbuh seiring munculnya New Social Movements. Dalam gerakan ini, muncul gerakan environmentalist, feminist, student protest, dan teror. Secara global, generasi Z merupakan kelompok paling siap untuk terlibat dalam berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik baru yang akan muncul ke depannya. Hal ini diungkap oleh Andrej Kaczmarczyk dalam Cyber Democracy: Change of Democratic Paradigm in the 21st Century.

Lahir dan tumbuh di era perkembangan teknologi dan informasi, generasi Z kerap disebut sebagai digital native, yakni suatu kelompok yang sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi, cepat beradaptasi, dan merasa nyaman menggunakan alat digital. Dalam konteks ini, generasi Z seringkali menggunakan kanal media sosial untuk menyampaikan ide dan gagasannya, termasuk dalam hal politik.  Sumber referensi yang membentuk persepsi politik didapat dari media sosial, keluarga, dan lingkungan. Media sosial juga dijadikan sarana untuk literasi politik. Literasi politik menjadi guidance pembentukan pengetahuan politik dari seseorang.  Survei yang dilakukan oleh UMN Consulting (2022) menunjukkan bahwa media sosial merupakan sumber utama bagi Generasi Z untuk mendapatkan berbagai informasi, termasuk informasi politik.Dilansir dari X dan Quora, kerap kali media sosial dijadikan sebagai sarana adu narasi. Ruang publik terus dibisingkan dengan berbagai sudut pandang, komentar, dan data-data. Narasi politik yang menawarkan citra, sensasi, dan selebrasi, merupakan panorama aktivitas ruang publik virtual. Kasus perdebatan di media sosial membahas hal-hal yang bersifat elementer dan instrumental.

Sisi penegakan dan supremasi hukum yang tergolong lemah, kasus korupsi dan penyelewengan anggaran, membuat ketidakpercayaan generasi Z terhadap perbaikan kualitas politik dan demokrasi. Hal ini membuat generasi Z kerap kali memiliki ekspektasi yang tidak begitu tinggi terhadap politisi-politisi Indonesia. Generasi Z tidak lagi melihat politisi secara 'hitam-putih'. Kelompok ini dianggap lebih cenderung melakukan seleksi dengan melihat plus dan minus dari jejak-jejak yang ada dan melakukan evaluasi.  Menilik dari visi dan misi dari setiap pasangan calon, fokus generasi Z dalam memilih menyangkut diri dan lingkungannya, menyentuh langsung dengan kehidupan atau merumuskan persoalan paling elementer sekait dengan pemenuhan hak-hak dasarnya. Tidak hanya itu, generasi Z juga menilik politisi yang berpihak dominan pada rakyatnya. 

Dilansir dari X, generasi Z menilai apakah pemimpin tersebut layak atau tidak berdasarkan ketegasan dari setiap visi dan misi paslon yang harus divalidasi dalam debat calon presiden dan debat calon wakil presiden. Grafik respons yang didapat dari setiap pasangan calon terlihat naik-turun sejak debat pertama. Selain dari perdebatan, generasi Z juga melansir rekam jejak dari setiap pasangan calon. Sejarah yang mencetak perjalanan masing-masing pasangan calon sebagai pemimpin dijadikan landasan bagi generasi Z untuk menilai dan mengevaluasi. Hal ini cukup akurat untuk mengasumsikan apa yang akan dilakukan pasangan calon untuk Indonesia selama satu periode ke depan. Hasilnya, tentu saja setiap pasangan calon memiliki catatan pencapaian dan catatan kotornya tersendiri.

Mengatasi hal ini, kampanye tentu saja dilakukan oleh setiap pasangan calon untuk menyuarakan dan meyakinkan rakyat bahwa pasangan calon tersebut layak untuk menjadi pemimpin dan layak untuk dipilih. Kampanye juga harus mendorong partisipasi aktif pemilih dalam proses demokrasi. Edukasi pemilih, pendaftaran pemilih, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya hak pilih dapat menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Etiket setiap pasangan calon pada masa-masa pemilu ini juga dijadikan parameter. Generasi Z menyuarakan dan merangkum setiap pelanggaran yang dilakukan pasangan calon. Munculnya film Dirty Vote di Youtube menambah kegegeran. Pasalnya, beberapa berpendapat bahwa film tersebut kontroversial karena muncul di masa tenang. Film tersebut menyajikan sejumlah data-data kecurangan setiap pasangan calon, yang tentu saja membuat masyarakat menilai lebih jauh sebelum akhirnya akan memilih.

Mengatasi kecurangan dan kemungkinan-kemungkinan terburuk lainnya, hal yang dapat kita lakukan adalah menghindari golput. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan suara. Dengan meningkatkan pemahaman akan konsekuensi golput, pemilih dapat merasa lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Selain itu, kampanye edukasi juga dapat memberikan panduan praktis tentang tata cara penggunaan hak pilih dan memberikan pemahaman tentang prosedur pelaporan apabila terdapat pelanggaran atau kecurangan selama proses pemilihan. Dengan demikian, menghindari golput tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap demokrasi, tetapi juga menjadi langkah proaktif untuk melibatkan masyarakat dalam proses politik dan mengurangi risiko potensi penyimpangan yang merugikan.

Penulis: Yesha Putri. N

Penyunting: M. Dzaky Umar