Masalah sosial yang makin terasa setelah adanya pandemi virus covid-19 adalah kemiskinan yang terus bertambah, apalagi karena hampir 4 juta jiwa di Indonesia kehilangan sumber pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Hal ini tentu menambah jumlah pengangguran di Indonesia yang otomatis menambah masalah sosial yang ada. Hal ini juga menyebabkan pertambahan jumlah individu atau keluarga yang menjadi golongan miskin baru.
Dampak yang ditimbulkan dalam pemulihannya juga memerlukan waktu yang tidak sedikit dan harus menggunakan kebijakan yang tepat. Kemiskinan yang memang sudah menjadi masalah yang tak akan ada habisnya dari tahun ke tahun menjadi makin terasa pasca-pandemi covid-19 ini.
Menurut Felippa Ann seorang CIPS menerangkan bahwa akibat pandemi covid-19 ini, ekonomi Indonesia memilki potensi pertumbuhan ekonomi di 2,1% atau malah hanya 0%. Menurutnya, hal ini akan menyebabkan tingkat kemiskinan antara 9,7% - 12,4% atau 1,3 -- 8,5 juta jiwa. Beliau berbicara bahwa penyebab dari hal ini karena banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), karyawan yang dipulangkan, dan sebagainya.
Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan jika pengangguran akibat pandemi akan bertambah sebanyak 3,4 juta jiwa untuk skenario ringan, lalu untuk skenario sedang diprediksi akan ada tambahan 5,06 juta jiwa dan skenario berat akan ada pertambahan sebanyak 6,94 juta jiwa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bahwa pengangguran akan bertambah 4,22 juta jiwa.
Sejak terjadinya pandemi ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dinilai membantu masyarakat. Namun, sampai sekarang kebijakan tersebut perlu lebih dioptimalkan agar dampak yang ada bisa tepat sasaran. Bantuan sosial covid-19 yang berjalan dirasa belum tepat sasaran karena data yang tidak akurat. Hal ini dapat dioptimalkan dengan cara memperbaharui lagi data yang ada di pemerintah dengan kenyataan di masyarakat karena sudah selayaknya setiap kebijakan pemerintah berdasarkan data yang akurat dan sesuai keadaan masyarakat saat itu juga sehingga idealnya kebijakan tersebut dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat bentuknya.
Perlunya data yang akurat membutuhkan pengintegrasian data baik dari jumlah pengangguran atau pun penerima bantuan sosial lainnya yang mana datanya berada di Kementerian Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Lembaga Administrasi Pemerintah hingga ke lembaga RT dan RW. Ketika data terkumpul maka yang bisa dilakukan pemerintah adalah memprioritaskan bantuan kepada kelompok orang yang tidak mampu dan kelompok yang terancam menjadi orang miskin baru akibat terkena dampak wabah virus covid-19 ini.
Pemerintah juga sebaiknya mengkaji ulang penerapan sistem kebijakan yang ada, seperti keoptimalan kebijakan kartu pra-kerja di tengah pandemi sekarang karena sebenarnya peningkatan jumlah pengangguran sekarang bukan dampak karena kualitas tenaga kerja yang kurang skill tetapi akibat dari turunnya permintaan tenaga kerja karena terjadinya perlambatan ekonomi dan juga beberapa program kursus yang ada  dirasa kurang efektif jika dilakukan secara online.
CORE meremuskan rekomendasi lima langkah yang dapat ditempuh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan akibat wabah virus ini, yaitu:
1. Update data penduduk
Data yang ada di lapangan tentu saja berbeda dibanding dengan sebelum adanya pandemi, jadi sudah seharusnya pemerintah meng-update data yang ada sehingga datanya akurat dengan yang ada di masyarakat. Dengan adanya data yang akurat diharapkan bantuan yang diterima akan tepat sasaran. "Di samping terus memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, pemerintah perlu meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat Covid-19," kata Faisal selaku Direktur Eksekutif CORE.
2. Integrasi Penyaluran Bantuan Sosial
