Fahri Hamzah, PKS dan Kesejahteraan

Sekali lagi tokoh PKS membuat pernyataan yang sensasional. Anggota DPR dari PKS, Fahri Hamzah kali ini menuntut pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK. Menurutnya, penanganan hukum oleh KPK sudah kebablasan, dan selama 9 tahun UU KPK, tingkat korupsi makin meningkat.

Entah kebetulan atau tidak, usulan pembubaran ini dilancarkan bebarengan dengan langkah KPK meminta kesaksian pimpinan Banggar DPR dalam sebuah kasus korupsi, dimana satu kadernya, Tamsil Linrung juga turut diperiksa. Badan Anggaran DPR selama ini dicurigai sebagai salah satu titik korupsi dimana lembaga ini menetapkan/menyetujui anggaran dalam APBN. Fahri Hamzah juga menyebut KPK adalah mubazir. Ia nampaknya lupa bagaimana kinerja DPR yang sudah sering dikeluhkan masyarakat. Malas menghadiri sidang, rajin studi banding ke luar negeri, gaji dan faslitas yang berlimpah, korupsi yang menjangkiti anggotanya apapun partainya, dan masih amat sangat banyak kemubaziran yang dilakukan DPR. Bila boleh meminjam pepatah lama yang menyebutkan, gajah di pelupuk mata tak terlihat, sementara semuat di seberang lautan terlihat. Bila memang partai ini "bersih dan peduli", kenapa ia tidak mendukung pemeriksaan oleh KPK, apalagi pemeriksaan ini hanya sebagai saksi yang dimintai keterangan mengenai mekanisme penetapan anggaran.

Kembali ke PKS, semakin lama PKS tampak sudah semakin menjauhi idealismenya. Sudah berulang kali langkah politiknya semakin mendekati pragmatisme. Semakin lama, PKS sudah menjadi mesin politik yang tak ubahnya seperti partai politik lainnya yang berujung pada kekuasaan semata, apapun dan bagaimanapun caranya. Semakin lama melihat gaya berpolitik PKS, semakin mebuat perut mual. Betapa tidak, di satu kaki, ia ingin sekali mencitrakan sebagai partai pendukung pemerintah yang menjadi bagian dari koalisi. Namun di kaki yang lain, partai ini terus menyerang pemerintah. Saya mendapat kesan bila partai ini mencoba bermain dua kaki, bila kebijakan pemerintahan menguntungkan ia akan mengklaim sebagai bagian pemerintahan. Namun bila kebijakan pemerintahan tak populer, ia bergaya layaknya partai oposisi. Partai ini tampak ingin lebih sejahtera daripada sekedar adil.