Pada hari Rabu (25/7) kemarin, Sekertaris DPD Parlement Watch Provinsi Maluku Nelson Lethulur mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk secepatnya memproses kasus korupsi Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath yang telah dilaporkan pemuda SBT dan LSM beberapa waktu lalu.
“Saya meminta Kejati Maluku serius melihat persoalan ini. Beliau adalah pejabat publik, kalau itu harus meminta ijin presiden silakan jaksa melakukan itu. Saya tidak melihat dia sebagai Ketua Partai Demokrat Maluku, tapi dia merupakan pemimpin (Bupati) SBT. Jangan persoalan ini didorong ke wilayah politik. Ini resmi persoalan hukum dan harus diproses,” tegas Lethulur.
Tokoh muda Maluku ini menjelaskan bahwa persoalan korupsi di SBT telah didorong dan dilaporkan ke pihak kepolisian maupun kejaksaan oleh beberapa OKP dan LSM diantaranya, dugaan korupsi dan manipulasi Honorer Daerah (Honda) 2012 serta menerima suap Rp. 16 milyar dari perusahan kelapa sawit. Apa yang dilakukan mereka merupakan sebuah kekesalan terhadap kepemimpinan Abdullah Vanath dan sikap yang dilakukan Bupati SBT itu. Banyak kasus yang menjadi masalah di SBT, namun belum tersentuh hukum.
Lethulur meminta kejaksaan secepatnya menyelidiki perkara ini agar publik semua mengetahui kinerja kejaksaan terhadap berbagai laporan yang diserahkan. “Kejati Maluku harus mengungkap kasus ini secara terang benderang supaya publik juga tahu akan kejahatan yang dilakukan Abdullah Vanath. Hukum harus jadi panglima bukan kekuasaan,” tegasnya.
Seperti diketahui bahwa akhir-akhir ini Vanath sowan ke sejumlah media massa di Maluku yang diduga sebagai upaya penyelamatan agar kasusnya tidak digembar-gemborkan oleh media. Pers merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan kontrol sosial dan punya kewajiban untuk menyoroti persoalan ini. “Kalau pers sudah didorong ke ranah itu, saya tidak tahu lagi. Untuk itu saya mengajak kita (pers) bahu membahu untuk mengoptimalisasi proses penegakan hukum hingga perkara ini sampai ke pengadilan,” pinta Lethulur.
Sementara itu, Dosen Fisip Unpatti Vecky Ruhunlela mengatakan bahwa dengan terpilihnya Bupati SBT Abdullah Vanath sebagai Ketua DPD Partai Demokrat tentu ada indikasi bahwa dia ingin melindungi diri dari sejumlah persoalan yang sementara gencar dibicarakan, bahkan telah dilaporkan ke Korps Adhyaksa (Kajati Maluku).
Partai Demokrat tentu akan melindungi Vanath, karena dia adalah kader partai, pundi-pundi partai. Dia orang yang bisa memberikan sesuatu kepada Partai Demokrat di daerah ini, apalagi jabatan dia sebagai kepala daerah. Selama ini bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diusung Partai Demokrat belum disentuh hukum karena belum mendapat izin dari presiden. Dikhawatirkan jika SBY menanggalkan jabatannya pada 2014 nanti, Partai Demokrat akan mengalami kehancuran.
Vecky Ruhunlela menilai Partai Demokrat di Maluku sebenarnya tidak terlalu punya terobosan yang luar biasa. Tidak punya gaung yang besar. Hanya beberapa tokoh yang bagus saja yang bisa merekrut beberapa orang. “Kalau sudah seperti itu penilaiannya, minimal Partai Demokrat khususnya di DPD Maluku harus mencari orang yang betul-betul punya kualitas, kepemimpinan yang betul-betul bersih. Kalau mereka ingin mengembalikan citra partai,” ingatnya.
Untuk mengangkat kepercayaan masyarakat, Partai Demokrat harus keluar dari zona ini. Orang-orangnya harus bersih, masuknya Abdullah Vanath di Partai Demokrat Maluku tidak akan berpengaruh terhadap partai di pentas politik lokal. Abdullah Vanath dikenal hanya di SBT, sedangkan Maluku secara keseluruhan belum.
“Karier Abdullah Vanath tidak terlalu populis. Hanya dikenal di SBT. Track record apa yang dia lakukan. Belum ada. Kebetulan dia jadi bupati. Partai Demokrat akan mengalami degradasi yang signifikan,” tandasnya.
Vecky berharap aparat penegak hukum untuk lebih kreatif, proaktif dalam melakukan proses penyelidikan terhadap Abdullah Vanath, kalau memang ada indikasi yang kuat tindakan penyelewengan terhadap uang negara. “Walapun dia pimpinan partai yang berkuasa di daerah ini, jaksa dan kepolisian kalau mampu mengungkapkan kasusnya, mereka perlu mendapat suatu penghargaan,” pungkasnya.
[caption id="attachment_189794" align="alignright" width="300" caption="Ketua DPD Partai Demokrat Abdullah Vanath (siwalimanews.com)"][/caption] Manuver Vanath Menuju Maluku-1
Ditengah derasnya terpaan berbagai kasus korupsi terhadap Bupati SBT Abdullah Vanath, ternyata dirinya tetap saja terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku menggantikan Roy Pattiasina padahal yang bersangkutan bukanlah kader partai, hanya kebetulan saja menjabat sebagai kepala daerah.
Adapun langkah pertama yang diambil oleh Ketua DPD Partai Demokrat Maluku yang baru adalah menyambangi sejumlah media massa di Maluku dalam rangka membangun hubungan komunikasi seperti halnya yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum saat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Menurut Vanath, membangun komunikasi dengan media massa merupakan platform dari Partai Demokrat yang telah dianjurkan secara langsung oleh DPP karena media merupakan instrumen penting dalam membangun demokrasi, sehingga pihaknya ingin berkenalan dengan media agar bisa bertukar informasi dan bekerjasama dengan baik. “Media saya anggap sangat penting, karena selain bisa menghadapi konstelasi politik di Maluku, tetapi ini platform partai kami, bekerjasama dengan media itu secara nasional,” katanya saat tatap muka dengan pimpinan redaksi Siwalima, Selasa (24/7).
Sementara itu, Pimpinan Umum Siwalima Ongky Louhenapessy dalam menanggapi kunjungan tersebut berharap agar Vanath mampu mengatasi puting beliung yang sedang melanda Partai Demokrat, sehingga keinginan untuk membesarkan partai dan mensejahterakan masyarakat Maluku dapat terpenuhi. “Kita semua support kunjungan Pak Vanath di Siwalima dan tentunya komunikasi harus tetap terjalin,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Abdullah Vanath juga mengungkapkan ancang-ancangnya merebut kursi Gubernur Maluku periode 2013-2018 dan sudah melirik figur birokrat sebagai wagub yang akan mendampinginya. Keinginan itu juga sudah disampaikan secara resmi ke DPP Partai Demokrat, namun jika nantinya partai menugaskan orang lain sebagai calon gubernur maka dirinya tetap akan patuh kepada keputusan tersebut. “Salah satu tujuan dari pada partai politik ialah mengelola pemerintahan, tentunya saya sebagai ketua partai yang baru harus siap, karena memang tujuan orang berpartai. Jika nanti mekanisme partai itu menugaskan kepada orang lain maka tentunya kita patuh,” jelas Vanath.