[caption id="attachment_385804" align="aligncenter" width="538" caption="Diambil dari sumber: news.liputan6.com"][/caption]
Isu reshuffle kabinet bukanlah isu yang baru bagi rakyat Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Di awal pemerintahan menjelang 100 hari pertama masa kerja Jokowi – JK, muncul isu reshuffle kabinet kerja yang ditenggarai oleh ketegangan antara KPK dan POLRI. (Baca: Polemik KPK vs POLRI Memicu Reshuffle Kabinet Jokowi). Namun tak ada kelanjutan sejak konfirmasi pihak istana yang mengatakan bahwa tidak akan ada reshuffle kabinet pada saat itu. Namun belakangan isu reshuffle kabinet mulai mencuat kembali berdasarkan beberapa survei yang mengatakan Jokowi dinilai perlu untuk melakukan reshuffle. 56% masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, 37% masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. (Baca: Responden Menilai Jokowi Perlu Melakukan Reshuffle). Sementara lembaga riset Populi Center menilai beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu di antaranya ada nama Yuddy Chrisnandi (MENPAN-RB). Menurut Nico Harjanto, MENPAN-RB, Yuddy Chrisnandi dianggap lambat dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat. (Baca: Menteri Jokowi yang Layak Diganti Versi Populi Center).
Yuddy Chrisnandi, adalah seorang menteri yang juga merupakan tenaga pengajar yang baru saja dikukuhkan menjadi Guru Besar FISIP Universitas Nasional dalam bidang Ilmu Pembangunan Ekonomi Industri dan Kebijakan Publik pada 23 Mei 2015 lalu bertepatan dengan peringatan 7 tahun terjadinya Tragedi Unas. Yang aneh pada pengukuhan ini adalah bagaimana bisa seorang dosen muda yang tidak terlihat prestasi akademiknya dapat dikukuhkan jadi guru besar oleh Universitas swasta besitan Sutan Takdir Alisjahbana ini saat ia menjabat sebagai MENPAN-RB? Keanehan ini muncul dari pernyataan beberapa mahasiswa FISIP Universitas Nasional yang mengaku tidak mengenal sosok Yuddy Chrisnandi di lingkungan FISIP UNAS.
Kecurangan yang dilakukan oleh Yuddy Chrisnandi bukan hanya pada bidang akademik saja, namun juga caranya berpolitik. Ia adalah seorang politisi dari Partai Golkar sebelum bergabung dengan Partai Hanura. Tahun 2014 lalu ia mengkritik Hary Tanoesoedibjo karena gagal membawa Hanura memenangi Pileg 2014. Mungkin kekecewaan ini juga muncul karena dirinya adalah salah satu kader Hanura yang mencalonkan diri untuk melenggang ke Senayan namun gagal. Kritiknya tersebut bersifat subyektif karena Hary Tanoe adalah orang yang ditunjuk Wiranto untuk menggantikan Yuddy menjadi Ketua Bapilu, karena ia hanya membawa Hanura untuk mendapatkan suara sekitar 0,5 – 1% saja bahkan diprediksi tidak akan lolos PT. Yuddy terdaftar sebagai caleg DPR RI dari Partai Hanura Nomor urut 1 dari Dapil Jabar VIII dandikalahkan oleh rekan separtainya Miriam S Haryani. Saat bersaing, segala cara dilakukan oleh Yuddy Chrisnandi agar mendapatkan kekuasaan. Ambisinya berkuasa sudah ada sejak ia masih duduk sebagai kader Partai Golkar. Pada saat itu ia sempat bersaing dengan Aburizal Bakrie di bursa calon Ketua Umum Partai Golkar, namun gagal dan berlabuh ke Hanura. Alih-alih membawa suasana dan atmosfer politik yang baru, ia malah kembali berambisi menjadi Ketua Umum untuk menggantikan Wiranto, sayangnya Yuddy tak mampu menyainginya, ia bahkan tak bisa menyaingi Miriam dalam Pileg 2014 lalu dan gagal melaju ke Senayan.
Selain latar belakang politiknya yang kurang baik, setelah terpilih menjadi MENPAN-RB pun Yuddy Chrisnandi lagi-lagi kurang mampu membawa perubahan positif bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Melihat kinerjanya sejak menjabat menjadi MENPAN-RB, Yuddy Chrisnandi dianggap lambat dan selalu membuat kebijakan yang kurang substantif bagi kementerian. Beberap di antaranya adalah kebijakannya mengenai pembatasan tamu undangan dalam menggelar resepsi pernikahan bagi Aparatur Sipil Negara. Seperti yang diketahui, hal ini mendapat berbagai kecaman dari masyarakat. Salah satunya adalah karena pesta pernikahan merupakan urusan pribadi yang tak perlu diturut-campuri, lagipula jika ASN menggunakan uang pribadinya kan tidak menjadi masalah.
Contoh lainnya adalah kebijakan soal pelarangan ASN untuk melaksanakan rapat di hotel. Hal ini juga kurang substantif, pasalnya karena peraturan ini bisnis perhotelan di daerah-daerah menjadi lesu. Akhirnya peraturan ini dicabut dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu.
Contoh ketiga adalah kebijakan soal moratorium ASN/PNS selama 5 tahun ke depan, hal ini kurang tepat sasaran, pasalnya banyak daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga ASN/PNS. Bayangkan berapa banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar? Pendistribusian ASN/PNS ke daerah-daerah masih kurang optimal. Lalu kita juga tidak boleh tutup mata oleh fenomena banyaknya rakyat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Apakah menteri Yuddy Chrisnandi tidak memikirkan hal tersebut?
Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa kinerja menteri Yuddy Chrisnandi yang kurang optimal sebagai MENPAN-RB, maka dirasa perlu bagi pemerintah untuk mengganti (reshuffle) menteri Yuddy Chrisnandi dengan orang yang lebih kompeten pada kebijakan publik, bukan orang yang hanya berambisi dengan kekuasaan. Namun, kabarnya menteri Yuddy pun telah siap jika harus dicopot oleh Presiden Jokowi. (Baca: Yuddy Chrisnandi Siap Jika Terbuang Dari Kabinet). Semoga Presiden dapat melihat fakta-fakta ini dan mengambil keputusan terbaik bagi kebaikan bangsa dan negara kita. Sekian.
