[caption id="attachment_380770" align="aligncenter" width="538" caption="Image Source: Antara Foto"][/caption]
Kemarin netizen dihebohkan dengan perseteruan pernyataan antara SBY dan Presiden Jokowi. Perseteruan itu dipicu oleh pertanyaan seorang wartawan media nasional ketika menanggapi pidatonya di pembukaan KAA beberapa waktu yang lalu soal perlawanannya terhadap lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, ketika ditanya apa betul Indonesia anti-IMF, Presiden Jokowi menjawab "Apanya yang anti? Orang kita masih punya utang ke sana," sontak pernyataan ini dikoreksi oleh SBY melalui akun Twitternya yang mengatakan bahwa utang ke IMF sudah lunas sejak 2006. (Baca: http://m.detik.com/news/read/2015/04/28/105025/2900046/10/tak-mau-disebut-berbohong-soal-utang-ke-imf-sby-koreksi-pernyataan-jokowi).
Lalu pada perkembangannya, koreksi SBY tersebut juga mendapat sahutan dari Kepala Staff Kepresidenan, Luhut Panjaitan dan Seskab Andi Widjajanto. Keduanya membenarkan bahwa SBY memang betul melunasi utang kepada IMF pada tahun 2006 namun pada tahun 2009 muncul lagi utang yang tercantum dalam APBN yang menurut Andi Widjajanto hingga hari ini belum kunjung lunas.
Sahut-menyahut argumen tersebut berhasil menyita perhatian netizen. Netizen jadi bingung siapakah di antara mereka yang benar?
Namun keajaiban terjadi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebagai orang yang paling bertanggung jawab dengan lembaga-lembaga keuangan seperti IMF sudah meluruskan duduk perkaranya dengan baik. Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa betul sejak 2006 RI sudah tak lagi memiliki utang kepada IMF, menurutnya kalau pun ada utang ke IMF, itu adalah dari Bank Indonesia yang besarnya US$ 2,9 Milyar pada November 2014. Namun itu bukanlah utang yang harus dibayar, melainkan dalam rangka pengelolaan devisa. Lebih jauh Bambang mengatakan saat ini utang RI hanya ke World Bank dan Asian Development Bank. Jadi US$ 2,9 Milyar itu adalah Special Drawing Right (SDR) yang memang ada dalam buku laporan BI Statistik Utang LN (SULNI). Indonesia masih tercatat sebagai anggota IMF.
Hal ini juga diapresiasi oleh Politikus Partai Golkar yang duduk di Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun. Menurutnya pejabat negara di sekitar Presiden Jokowi seharusnya berani bertanggung jawab dan mengaku salah ke publik. "Kalau isi pidato ada bagian yang salah, Presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu kalau isinya bagus, stafnya minta pujian dibayar tunai," sindir Misbakhun. (Baca: http://m.inilah.com/news/detail/2200106/penjelasan-menkeu-bambang-selamatkan-jokowi).
SBY bisa jadi benar, tapi jangan lakukan pembodohan publik dengan pernyataan Ibas seharusnya Jokowi berterima kasih kepada SBY karena telah melunaskan utang kepada IMF. Di samping IMF masih banyak lagi lembaga-lembaga keuangan dan negara-negara yang kita utangi, selain itu, komitmen untuk melunasi utang itu sudah ada sejak era Gusdur, jadi jangan seperti kacang yang lupa pada kulitnya, siapa klaim siapa, siapa menjatuhkan siapa. Apa panggung kepresidenan SBY selama 10 tahun belum cukup?
