Rini Soemarno, The Controversial Maker

Ada lagi yang menghebohkan dari Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi. Adalah Rini Soemarno, menteri BUMN yang akhir-akhir ini menuai kontroversi. Sebelum diangkat menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Jokowi, Rini Soemarno merupakan Ketua tim transisi pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, Rini Soemarno adalah anak dari Soemarno Sosroatmodjo pejabat publik pada era Soekarno dan memiliki kedekatan yang berarti dengan keluarganya. Like Father Like Daughter, kedekatan Soekarno dan Soemarno ini diteruskan oleh anak-anaknya Megawati Soekarnoputri dan Rini Soemarno, terlihat kedekatannya saat Megawati menjabat sebagai Presiden, Rini Soemarno diangkat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Kita coba telusuri rekam jejaknya Rini Soemarno setelah menjabat menjadi pejabat publik, menurut https://www.selasar.com/politik/rekam-jejak-rini-soemarno Rini Soemarno memiliki jejak merah dalam karirnya. Beberapa kasus dugaan korupsi memang juga menyeret nama Rini Soemarno seperti kasus pembelian pesawat tempur Sukhoi dan BLBI. Pada kasus Sukhoi, Rini memiliki peran sentral karena berdasarkan instruksi Megawati, Indonesia membeli pesawat tempur tersebut dengan cara imbal beli dengan hasil pertanian Indonesia. Sedangkan wilayah tersebut berada di luar otoritasnya dan tanpa sepengetahuan Komisi I DPR RI. Kasus ini diselesaikan secara politis dengan dimaafkan oleh DPR karena menyalahi prosedur yang ada. Sementara pada kasus BLBI, Rini merupakan menteri yang mengetahui proses pemberian Surat Keterangan Lunas meskipun beberapa obligor BLBI tidak melakukan kewajibannya. Dari rekam jejaknya yang merah ini, KPK memberikan tanda merah kepada Rini dan beberapa bursa menteri yang akan diangkat oleh Presiden Jokowi. Kendati begitu, Rini Soemarno tetap diangkat menjadi Menteri BUMN pada Kabinet Kerjanya.

Pengangkatan Rini Soemarno menjadi menteri BUMN pada akhirnya menimbulkan banyak kontroversi, padahal belum genap setahun ia menjabat. Inilah yang menimbulkan kontroversi, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/16/040700626/Atas.Nama.Efisiensi.Rini.Soemarno.Berencana.Jual.Gedung.Kementerian.BUMN Rini Soemarno ingin menjual Gedung Kementerian BUMN dengan dalih efisiensi. Hal ini menuai banyak kritik oleh masyarakat dan ahli. Efisiensi yang dimaksudkan Rini adalah efisiensi biaya operasional Kementerian dengan menjual aset negara untuk dibeli kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. KPK dan DPR menentang kebijakan tersebut. KPK mengajukan keberatan pasalnya pada eranya Dahlan Iskan, KPK diberikan pinjaman kantor di gedung Kementerian BUMN sampai pembangunan gedung KPK yang baru selesai. Sementara, Moekhamad Misbakhun, anggota komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Golkar mengecam kebijakan Rini Soemarno yang akan melego aset negara. Jika Kementerian BUMN ingin menjual aset negara tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta, apakah betul pemerintah pusat mendapatkan uang dari APBD DKI?

"Kas Pemda dan Kas Pemerintah Pusat itu adalah kantong kanan dan kantong kiri. Karena kita memakai sistem Pusat - Daerah bukan Federal yang secara penuh pengelolaannya diotoritaskan pada negara-negara bagian," jelas Misbakhun menanggapi rencana kebijakan Menteri BUMN tersebut.

Penjualan aset negara itu berbeda dengan efisiensi, jika memang untuk efisiensi, gedung Kementerian BUMN bisa sewa atau pinjamkan dengan kantor Kementerian lainnya, mengingat adanya beberapa nama Kementerian yang baru di Kabinet Kerja Presiden Jokowi.  Soal penjualan aset negara, penulis jadi teringat pada era Megawati yang menjual aset negara kepada pihak asing. Bicara lagi soal pihak asing, selain menjual aset negara, Rini Soemarno juga pernah membuat statement kontroversial yaitu membuat orang asing menjadi kepala / Direktur BUMN. BUMN ini adalah Badan Usaha Milik Negara bukan Badan Usaha Milik Negara (Orang). Isu MEA merupakan alasan utama Rini untuk menjaring orang asing mengepalai BUMN, sementara itu banyak sekali masyarakat Indonesia yang kompeten namun tidak memiliki kesempatan. Ironisnya, saat orang asing diimpor dengan penghasilan yang selangit, korban PHK mencapai angka 2000-an. Dan ada hal krusial yang harusnya diperhatikan Rini Soemarno, yaitu soal outsourcing di BUMN, bukan malah persoalkan rekrut Dirut orang asing atau malah jual aset negara. Apa jadinya negara ini kalau semua orang berpikiran seperti Rini Soemarno?

Pemilih Presiden Jokowi di pilpres kemarin memiliki ekspektasi yang luar biasa tingginya atas perubahan di negara ini. Namun, tools-nya dalam hal ini menteri-menteri dan orang-orang di sekitarnya membuat bermacam ulah. Ada baiknya Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja kabinetnya, jika ada yang tidak sesuai dengan Revolusi Mental yang Bapak Presiden gaungkan, GANTI! Kita tak menginginkan Indonesia dirusak oleh segelintir orang yang hanya ingin meraup keuntungan pribadi. Mari kita sama-sama memberikan auto-kritik kepada Presiden, agar kiranya Pemerintahan tetap berjalan transparan, adil dan berpihak kepada rakyat. Sekian.