Golkar Tanpa Ical & Agung Laksono

[caption id="attachment_363600" align="aligncenter" width="300" caption="Sumber : http://liputan6.com"][/caption]

Proses islah Partai Golkar masih terus berjalan. Hari ini akan diadakan perundingan lanjut islah kedua kubu di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pukul 15.00 WIB nanti. Namun ada polemik di antara kedua kubu terkait proses islah tersebut. Bambang Soesatyo mengatakan islah tidak lagi ada gunanya dan merekomendasikan Aburizal Bakrie untuk menghentikan proses islah dikarenakan tidak etis melakukan perundingan tetapi tidak mencabut gugatannya di pengadilan, menurutnya biarkan pengadilan yang menentukan kubu mana yang sah secara hukum selain ada hal-hal yang diminta kubu Agung Laksono yang tidak mungkin disetujui oleh kubu Ical. "Kami tidak melihat keseriusan kubu Ancol untuk benar-benar melakukan islah demi masa depan Partai Golkar," lanjutnya. (Baca : http://nasional.kompas.com/read/2015/01/06/09444471/Bambang.Soesatyo.Minta.Aburizal.Batalkan.Upaya.Islah.Golkar ).

Polemik atas pernyataan Bambang Soesatyo tersebut ditanggapi oleh kubu Ancol yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas IX Ancol, Yorrys Raweyai. Bambang Soesatyo menurutnya tidak memiliki kapasitas bicara seperti itu, karena ia bukanlah merupakan juru runding dari Kubu Ical. Yorrys, lebih memercayai Cicip yang merupakan juru runding dari kubu Ical. Dan mengenai gugatan pengadilan Yorrys menambahkan, "Yang menggugat itu bukan DPP, melainkan tim penyelamat Partai Golkar berdasarkan keputusan pleno 24 November 2014 yang menonaktifkan Ical dan Idrus," Paparnya. Jadi, proses perundingan sama sekali tidak ada kaitannya dengan gugatan tersebut. (Baca : http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/06/nhr1m6-kubu-agung-optimis-perundingan-islah-tetap-jalan ).

Kedua kubu pada dasarnya masih optimis bisa tercapai islah di tubuh partai beringin tersebut, namun ada beberapa poin yang akan menyebabkan perundingan tersebut berjalan alot, yaitu mengenai eksistensi Golkar di Koalisi Merah Putih (KMP) dan sikap politik Partai Golkar pada pemerintahan Jokowi-JK. Ace Hasan Syadzili (Kubu Ancol) mengatakan klausul menarik Golkar dari KMP dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi karena dua klausul tersebut merupakan hasil keputusan munas Ancol dan merupakan kehendak rakyat. (Baca : http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/05/nhp6pr-islah-golkar-belum-temui-titik-terang ).

Di samping itu, adanya wacana untuk mengadakan munas Islah / munas rekonsiliasi juga menuai banyak pro dan kontra. Wacana yang diajukan oleh Aliansi Poros Muda Golkar tersebut menginginkan munas rekonsiliasi tak melibatkan ketua umum terpilih kubu Bali maupun Ancol, Aburizal Bakrie ataupun Agung Laksono. Mereka diminta untuk menjadi Dewan Pertimbangan Partai dan memberikan tempat untuk regenerasi Partai Golkar. (Baca : http://m.tempo.co/read/news/2015/01/05/078632793/Hari-Ini-DPD-Partai-Golkar-Bahas-Munas-Islah ). Sementara Agung Laksono tidak menyetujui wacana Munas Islah / Rekonsiliasi yang diajukan Poros Muda. Agung Laksono juga mengatakan bahwa kubunya akan tetap melakukan kesepakatan melalui proses islah, yang memperjuangkan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah yang sah, meski tetap kritis terhadap kebijakannya. Namun tidak ada rencana pembahasan siapakah yang akan menjadi Ketua Umum setelah tercapainya islah. Hal ini menunjukkan bahwa Agung Laksono sama saja masih memperjuangkan kepentingannya semata, sehingga tidak mendukung adanya regenerasi di partai Golkar seperti yang diinginkan oleh Poros Muda. Sehingga tetap saja proses islah menjadi pertarungan antara elit yang memperebutkan kekuasaan, jika tidak diakhiri dengan munas islah / munas rekonsiliasi.

Indonesia tentunya menginginkan tidak lagi ada perpecahan di internal partai politik, yang mempengaruhi stabilitas politik nasional. Semoga kedua kubu diberikan kata sepakat untuk mencapai islah dan mengakhirinya dengan munas rekonsiliasi demi masa depan partai Golkar. Sekian.