Kabar mengenai rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet semakin menguat. Terlebih lagi, Presiden Jokowi beberapa kali memberikan sinyal melalui beberapa pernyataannya terhadap kinerja beberapa kementerian yang dibawahinya. Paling terbaru yaitu saat Presiden mengumpulkan menteri - menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas RAPBN 2018, saat itu, Presiden Jokowi tengah menegur kinerja Kementerian ESDM dan Lingkungan Hidup karena dinilai kerap melahirkan beberapa Peraturan Menteri (Permen) yang kontroversi di tengah -- tengah masyarakat.
Tak lama setelah itu, pasca disahkannya UU Pemilu pada Sidang Paripurna pada hari Jumat (21/07/2017) lalu, Presiden Joko Widodo mengundang seluruh partai politik koalisi pemerintah ke Istana Negara. Para anggota parpol itu sudah mulai berdatangan sejak sekitar pukul 15.42 WIB, menuju Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017). Tampak hadir Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Tidak begitu jelas, kira - kira apa yang sedang dibahas oleh Jokowi beserta para partai pendukungnya, namun setidaknya itu sudah menunjukkan sinyal bahwa sedang ada proses konsolidasi dalam pertemuan tersebut. Hal itu juga diperkuat saat PAN ternyata terlihat tidak hadir dalam pertemuan tersebut, ketidak hadiran PAN bisa jadi merupakan imbas dari sikap PAN saat Sidang Paripurna membahas UU Pemilu.
Terkait dengan menguatnya isu reshuffle tersebut, beberapa menteri Kabinet Kerja mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemilik hak prerogatif pada reshuffle jilid 3 nanti. Menteri asal PAN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur menyatakan, bahwa kinerjanya sebagai menteri di Kabinet Kerja tidak akan terpengaruh dengan isu keretakan hubungan PAN dengan koalisi partai di pemerintahan. Menurut Asman, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
"Itu kan, urusan partai. Itu urusan politik. Kalau saya urusannya kerja. Pokoknya yang penting kami kerja dan melaksanakan dengan baik," ujar Asman saat menghadiri sidang kabinet paripurna dengan topik Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Sejalan dengan Asman, Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga mengatakan bahwa pihaknya tidak terlalu ingin mencampuri hak presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle, khususnya berkaitan dengan menteri yang berasal dari partainya.
"Mau mengeluarkan PAN dari koalisi itu hak Pak Jokowi. Kalau di internal PAN ada mekanisme, kita bukan orang per orang tapi kolektif kolegial, dan hari ini belum kita bahas itu, mau keluar apa enggak," ucap Yandri di Gedung DPR RI, Senayan Pusat, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Sejalan dengan Asman, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo juga mengaku pasrah dengan keputusan Presiden Jokowi terkait reshuffle jilid 3, termasuk jika dirinya dicopot sebagai Menteri Desa.
"Kalau dicopot saya terima dong," ujar Eko usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/07/2017).
Saat ditanyakan mengenai kapan reshuffle jilid 3 akan dilaksanakan, Eko enggan memberikan komentar. "Tanya sama Presiden saja," ujarnya.
Isu bakal dicopotnya Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi semakin menguat ketika Kementerian yang dipimpinnya tersandung kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan pejabat serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan RI. Kasus dugaan suap itu terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.
Terkait mengenai kinerja kementerian dan kemungkinan akan dilakukannya reshuffle kabinet, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo mengatakan bahwa semua itu tergantung pada performa menteri - menteri tersebut. Presiden Joko Widodo tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan apakah seorang menteri layak dilanjutkan atau tidak.
