[caption id="attachment_394228" align="aligncenter" width="469" caption="politik.kompasiana.com"][/caption]
“Jokowi adalah presiden bonekanya Megawati”. Adalah pernyataan yang selalu jadi pembenaran jika Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tidak berkenan bagi rakyat. Bahkan sebelum Jokowi menjabat sebagai RI-1, pernyataan itu sudah santer disuarakan. Banyak pihak khawatirkan bahwa Jokowi adalah perpanjangan tangan partai untuk kuasai RI.
Entah apa yang mendasari pemikiran tersebut, Megawati selalu dikambing hitamkan jika Jokowi salah. Semua kebijakan Jokowi yang kiranya tidak berkenan di hati rakyat, serta merta anggapan “Jokowi presiden boneka Megawati” santer dikumandangkan.
Lalu apakah salah jika Jokowi berkonsultasi dengan politisi yang lebih senior dalam mengambil langkah politik? Saya rasa tidak. Tempo hari Jokowi terima tamu di istana, satu sosok yang sebelumnya di anggap publik sebagai lawan Jokowi, Prabowo. Tidak menutup kemungkinan Jokowi berkonsultasi soal situasi negri ini. Lalu jika demikian apakah prabowo akan setir Jokowi untuk langkah Jokowi selanjutnya? Saya rasa tidak. Jika Jokowi berkonsultasi dengan Megawati soal langkah yang harus beliau ambil, lalu apakah serta merta anggapan “Jokowi presiden boneka Megawati” adalah benar? Saya rasa tidak.
Tidak ada yang salah dengan “Jokowi berkonsultasi dengan politisi senior”. Semua kebijakan presiden adalah murni hasil pertimbangan dan keputusan presiden. Pihak lain tidak mampu campur tangan atas keputusan presiden, bahkan untuk intervensi pun tidak bisa. Tidak wakil presiden, tidak mantan presiden, atau bahkan politisi partai pun tidak akan bisa, "Saya kira tentu semua penggantian penting itu diusulkan, ditandatangani dan direkomendasikan oleh Pak Presiden. Tidak ada orang lain yang bisa putuskan selain Pak Presiden. Saya pun Wapres tidak bisa memutuskan itu, apa lagi yang lainnya. Pasti Bapak Presiden," tegas JK.
[caption id="attachment_394229" align="aligncenter" width="641" caption="http://metroterkini.com/"]
Bagi saya, anggapan “Jokowi presiden boneka Megawati” sama sekali tidak benar. Berikut ini adalah hasil lengkap rekapitulasi perolehan suara koalisi partai pengusung Jokowi-JK di Pileg 2014 : (Sumber)
1.Partai Nasdem 8.402.812 suara atau 6,72 %
2.PKB 11.298.957 suara atau 9,04 %
3.PDIP 23.681.471 suara atau 18,95 %
4.PPP 8.157.488 suara atau 6,53 %
5.Hanura 6.579.498 suara atau 5,26 %
Dari hasil suara PDIP di Pileg 2014 seharusnya PDIP memiliki wakil lebih banyak dalam bursa pemilihan menteri, sedangkan fakta berbicara lain, pada bursa pemilihan menteri untuk Kabinet Kerja Jokowi, jika PDIP atau Megawati memiliki kendali atas Jokowi, seharusnya PDIP dapat dominasi kursi-kursi kementrian yang ada di pemerintahan Jokowi. Tapi kenyataannya tidak. Dari susunan menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi, Kabinet Jokowi terdiri dari 34 menteri dimana 19 menteri profesional dan 15 menteri dari Parpol. Bicara pembagian 15 menteri parpol, kalau mengacu porsi suara PDIP di KIH idealnya PDIP mendapatkan 7 menteri, sedangkan Nasdem-PKB-Hanura-PPP total menduduki 8 kementerian. Tapi faktanya, PDIP hanya dapat 5 menteri.
(Sumber)
Berikut adalah daftar 15 susunan menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang berasal dari partai politik pengusung Jokowi-JK :
1.PDIP 5 menteri
a)Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
b)Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
c)Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
d)Menteri BUMN: Rini M Soemarno
e)Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN Puspayoga
2.Nasdem 3 menteri
a)Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjiatno
b)Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
c)Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan
3.Hanura 2 menteri
a)Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi
b)Menteri Perindustrian: Saleh Husin
4.PKB 4 menteri
a)Menteri Tenaga Kerja: Hanif Dhakiri
b)Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
c)Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
d)Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar
Dari susunan menteri diatas, seandainya Jokowi seperti yang orang bilang, berada di bawah ketiak Megawati, tentu PDIP akan dapat minimal 7 menteri. Faktanya kan tidak, PDIP hanya dapat 5 posisi menteri, artinya Jokowi memiliki peranan besar menentukan daftar nama menteri, tidak seperti yang orang bilang, bahwa Jokowi disetir Megawati.(Sumber)
Menurut saya penilaian teori konspirasi yang diterapkan pada perkara Jokowi-Megawati kenyataannya tidak se-advance itu. Jokowi bukan lah sosok yang se-haus kuasa itu, yang tidak cukup dengan jabatan RI-1 dan masih ingin tumbangkan Megawati untuk kuasai PDIP juga. Megawati pun juga bukan sosok yang se-konspiratif itu, yang mamup rancang presiden boneka sekelas Jokowi. Menurut saya semua anggapan soal “Jokowi ingin kudeta Megawati” dan “Megawati setir Jokowi” sama sekali tidak benar. Anggapan tersebut adalah dalil satu kelompok tertentu yang ingin kacaukan PDIP dan kacaukan pemerintahan.
Menanggapi situasi politik saat ini baiknya semua pihak berhati-hati saring semua isu yang santer beredar belakangan ini. Dibalik semua hingar bingar pemberitaan media dan tudingan “ini-itu” pada satu tokoh atau kelompok tertentu sejatinya adalah sebuah agenda besar untuk kacaukan republik ini, tidak dapat dipungkiri fakta yang terselubung ini masih simpang siur dan sulit untuk dicerna akal sehat, situasi politik saat ini sangatlah mudah untuk diboncengi kepentingan pihak-pihak lain untuk adu domba negri ini. Tidak menutup kemungkinan saat publik tengah sibuk terlarut dalam permainan politik adu domba yang dimainkan, sang dalang tengah asyik eksploitasi Indonesia tanpa kita sadari.
