Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang menyelenggarakan Rakornas ke-7 adalah forum tertinggi dalam pengendalian inflasi di Indonesia. Kehadiran Presiden Joko Widodo di forum tersebut, menunjukkan konsistensi perhatian sangat besar terhadap pentingnya koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pencapaian inflasi rendah dan stabil.
Rakornas TPID ke-7 ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia guna mempercepat Infrastruktur dan Tata Niaga Pangan. Menurut Presiden, perekonomian di Indonesia tidak ada artinya jika pertumbuhan ekonomi tinggi aka  tetapi angka inflasi nasional juga tinggi. Presiden menilai, pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi menjadi dua komponen yang sama-sama penting pada perekonomian nasional.
Dalam Rakornas TPID yang dihadiri para Gubernur, Walikota dan Bupati tersebut, Presiden menginstruksikan agar seluruh pejabat daerah untuk segera mencairkan APBDnya. Karena dengan pencairan tersebut perekonomian akan berputar lebih baik lagi. Percepatan pencairan APBD sangat membantu perekonomian Indonesia. Sebab, uang yang beredar akan memberikan dampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi baik di kota, kabupaten, maupun di provinsi.
Presiden tentu saja merasa jengkel mengingat hingga Mei 2016, uang APBD kabupaten, kota, dan provinsi masih sebesar Rp 246 Triliun, pada bulan Juni turun jadi Rp 214 Triliun. Presiden menegaskan agar keterlambatan realisasi  pelaksanaan yang tertunda itu jangan diterus-teruskan,  dan harus segera dikeluarkan sehingga ada uang yang beredar di daerah-daerah, terutama daerah yang tidak mempunyai kekuatan di "private sector". Dalam forum TPID kali ini, Presiden memenuhi janjinya membuka atau menyebut sejumlah daerah yang serapan anggarannya masih rendah, dan memiliki simpanan dana di perbankan yang cukup tinggi. Dari 10 daerah yang paling banyak menyimpan dananya di Bank,  provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Papua serta Jawa Tengah menempati urutan terbesar.
Dihadapan ratusan kepala daerah, Presiden untuk kesekian kalinya  mengingatkan agar dana-dana itu segera digelontorkan, agar dapat segera menggerakkan perekonomian secara merata di daerah, dan dapat meningkatkan pertumbuhan. Disamping menyoroti soal pertumbuhan ekonomi di daerah, Presiden juga memberi instruksi kepada kepala daerah agar memantau ketersediaan stok pangan untuk menekan inflasi. Presiden mendorong para kepala daerah melakukan intervensi dari stok hingga distribusi komoditas.
Daerah diharapkan memiliki anggaran untuk pengendalian harga sehingga begitu harga bergejolak bisa dilakukan intervensi. Gubernur DKI sebagai contoh yang melakukan intervensi harga pangan saat inflasi tinggi, dengan menjual daging sapi seharga Rp 39 ribu, sedangkan harga di pasar mencapai Rp 120 ribu per kilogram. Presiden terlihat serius menyoroti soal pertumbuhan dan inflasi, dan menginginkan tingkat inflasi harus seimbang dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab inflasi yang tinggi akan mengorbankan masyarakat.
Tahun 2015 lalu, pemerintah dapat menekan inflasi di level 3,35 persen. Kendati lebih tinggi dibanding Malaysia dan Singapura. Presiden optimis inflasi terus menurun hingga tahun 2018. Jika bisa ditekan di bawah 2 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, rakyat menjadi kuat karena mudah untuk berbelanja. Untuk itu, Presiden mendesak semua daerah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diharapkan mampu terus menekan inflasi. Sejak tahun 2015, inflasi sudah mulai membaik.Â
Jika pada tahun 2014 sebesar 8,36 persen, maka pada tahun 2015 tercatat sebesar 3,35 persen. Pemerintah menargetkan inflasi tahun ini berada di kisaran 4 plus minus 1 persen. Besarnya perhatian Presiden terhadap pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, merupakan tekadnya untuk merealisasikan janjinya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden kerap menegur dan memberi arahan kepada seluruh kepala daerah terkait penyerapan anggaran yang masih rendah, karena banyak daerah yang belum membelanjakan anggarannya hingga saat ini.
Presiden meminta pemerintah daerah tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi namun juga perlu mengendalikan inflasi. Sebab ekonomi yang tumbuh tinggi namun inflasinya besar tetap akan merugikan masyarakat. Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatip rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya  pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi,  pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat pula memicu terjadi inflasi yang tinggi melalui kenaikan dalam permintaan agregat.
Dengan bahasa yang gamblang, Presiden Joko Widodo menjelaskan kepada seluruh kepala daerah yang menghadiri Rakornas TPID ke-7 di Jakarta, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang membuat masyarakat memiliki uang. Namun, uang itu tak akan berarti apabila harga-harga tinggi di pasaran karena terjadi inflasi. "Setiap hari, setiap pagi, sarapan sehari-hari saya adalah melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi maupun angka inflasi", demikian dikatakan Presiden. Kita berharap, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota dapat meneladani sikap dan tindakan Kepala Negara tersebut.
www.berdikaricenter.id
