Selain itu, pada pasal 40 (bagian f) juga disebutkan bahwa fungsi dakwah pesantren adalah untuk menjadikan umat Islam Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik berislam secara moderat. Dalam pasal - pasal di atas, nampak adanya pergeseran peran pesantren untuk menyebarkan islam moderat yang sejalan dengan cara pandang Barat. Hal ini tentu menjadikan santri -- santri yang menjadi output pendidikan di pesantren ini semakin jauh dari nilai -- nilai Islam.
Tidak cukup menjadikan pesantren sebagai corong ide moderasi, akan tetapi orientasi pesantren juga diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian dalam sistem kapitalisme saat ini. Hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 45 dalam UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat oleh pesantren dilakukan dalam bentuk (a) pelatihan dan praktik kerja lapangan, (b) penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat, (c) pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan usaha mikro, kecil dan menengah, (d) pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran produk masyarakat, (e) pemberian pinjaman dan bantuan keuangan, (f) pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu, dan (h) pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri.
Adanya sekularisasi dalam kurikulum pendidikan, menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, terutama bagi generasi muslim. Sebab, kampanye ini akan semakin menjauhkan generasi muslim dari nilai -- nilai Islam. Bahkan, hal ini akan menyebabkan generasi muslim menjadi pemuja peradaban Barat yang rusak dan merusak.
Begitupun dengan orientasi kapitalisasi kurikulum pendidikan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi generasi dan juga negara. Sebab, pendidikan hanya di arahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar para konglomerasi yang rakus. Pendidikan tidak lagi memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh negara. Akibatnya, negara semakin tidak berdaya. Alih -- alih menjadikan negara yang kuat dan mandiri, kurikulum dengan pola seperti ini justru hanya akan menjadikan sumber daya alam negeri dikuasai oleh segelintir oligarki atas nama investasi.
