Pemungutan Suara Ulang (PSU) tepatnya di TPS 01 Desa Timbang, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga diselenggarakan hari ini. Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Pengawas TPS melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Ternyata PSU dilakukan karena ada dua orang yang seharusnya tidak memiliki hak untuk mencoblos di TPS tersebut dilayani memilih oleh petugas KPPS setempat.
Pada tulisan sebelumnya sudah dibahas terkait manajemen administrasi. Manajemen administrasi ini diterapkan tujuannya agar tidak terjadi kesalahan khususnya salam hal administrasi yang butuh ketelitian.
Jadi, dalam keterangan yang dirilis dari KPU Purbalingga, PSU dilakukan berdasarkan data kependudukan yang bersangkutan beralamat di Kabupaten Bogor. Keduanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemiih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 01 Desa Timbang. Akan tetapi mereka telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebenarnya secara aturan, mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terkait.
1. Pembukaan kotak dan atau berkas pemungutan serta penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani/menuliskan nama/alamat pada surat suara yang sudah digunakan
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb
PSU akan digelar serentak se Jawa Tengah pada hari ini, Minggu (18/2/2024) dengan asumsi hari libur dan masyarakat memiliki waktu senggang sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dan partisipasi pemilih maksimal.
PSU ini diselenggarakan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Logistikpun sudah disiapkan untuk PSU. Namun, ada yang berbeda yaitu dari desain surat suara dengan pencoblosan kemarin Rabu (14/2/2024).
