Mohon tunggu...
Lida Hida Umimi Thusadiyah
Lida Hida Umimi Thusadiyah Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora

Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Review Tulisan Gusti Asnan (Berpisah untuk Bersatu: Dinamika Pemekaran Wilayah di Sumatera Tengah tahun 1950)

24 Desember 2023   14:30 Diperbarui: 24 Desember 2023   14:45 80
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Artikel ini menggambarkan perjalanan sejarah pemekaran wilayah administratif di Indonesia, dengan fokus pada pemekaran Sumatera Tengah pada era Reformasi. Sejumlah faktor kompleks, seperti klaim atas sumber daya alam, persepsi diabaikannya daerah tertentu, dan aspirasi masyarakat setempat, menjadi pendorong utama di balik proses pemekaran tersebut.

Pemekaran Sumatera Tengah pada tahun 1950-an mencerminkan dinamika politik dan budaya pada masa itu. Artikel ini merinci peristiwa-peristiwa kunci yang memicu pemekaran, termasuk mosi tidak percaya terhadap Gubernur Nasrun, pembekuan DPRST, dan tuntutan penataan ulang kabupaten. Keterlibatan kelompok elite dan perubahan iklim politik pada masa Orde Baru turut memainkan peran penting.

Selain itu, tulisan ini menyoroti perlawanan dan ketidakpuasan dari daerah Jambi dan Kepulauan Riau terhadap keberadaan Provinsi Sumatera Tengah. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan pembangunan, dominasi orang Sumatera Barat, dan pertimbangan sosial-budaya di Jambi menjadi pemicu tuntutan pemisahan.

Reaksi pemerintah pusat terhadap tuntutan pemekaran mencerminkan sikap keras untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Konflik bersenjata yang muncul sebagai respons terhadap pemekaran Sumatera Tengah menjadi sebuah babak yang menegangkan dalam sejarah Indonesia.

Artikel ini mengandung pesan yang penting tentang perlunya pendekatan yang bijaksana dan responsif dari pemerintah pusat terhadap aspirasi daerah. Pemberontakan PRRI menjadi contoh nyata dampak negatif yang dapat timbul apabila tuntutan pemekaran tidak ditanggapi secara konstruktif. Pembaca diingatkan akan pentingnya dialog, negosiasi, dan pemahaman terhadap ketidakpuasan warga untuk mencegah eskalasi konflik.

Secara keseluruhan, tulisan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai sejarah pemekaran Sumatera Tengah, mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas dinamika politik dan budaya yang membentuk Indonesia saat itu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun