Pak Nadiem, Jangan Tinggalkan Kami Penggiat Usaha Pendidikan Non-Formal

Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung beberapa bulan sejak awal Maret 2020 dan selama itu pula sekolah-sekolah dan tempat bimbingan belajar dan kursus serta lembaga pelatihan lainnya di Indonesia mulai ditutup. 

Dampak ekonomi tidak hanya dirasakan semua pelaku usaha di sektor pendidikan saja melainkan seluruh stakeholders yang berkaitan dengan sektor pendidikan merasakan dampak yang cukup parah selama penutupan ini. 

Bayangkan dari Sabang sampai Merauke semua pelaku usaha di bidang pendidikan terkena dampaknya. Hal ini akan tetap berlangsung selama dunia pendidikan formal dan non formal di Indonesia belum dibuka menyeluruh di semua wilayah.

Mari kita ambil contoh pihak mana saja yang terkena dampak ekonomi dari penutupan ini. Dari sopir angkutan siswa, penyedia jasa fotokopi atau alat tulis, penjual seragam dan kebutuhan sekolah lainnya, tempat usaha kost untuk mahasiswa atau siswa dari daerah yang berbeda, kantin sekolah dan usaha kuliner di sekitar kampus sampai lembaga pendidikan non-formal seperti Bimbingan Belajar atau kursus bahasa dan keterampilan lainnya merasakan dampak ekonomi yang cukup memberatkan selama berlangsungnya pandemi ini. 

Silahkan pemerintah menghitung secara kasar berapa tenaga kerja yang ditampung para pelaku usaha ini dan bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan mereka dan keluarga serta pegawai mereka yang mungkin harus dirumahkan selama penutupan ini.

Mulainya tahun ajaran baru membuat pelaku usaha non-formal memiliki harapan baru akan dibukanya kembali lembaga pendidikan mereka yang selama ini harus ditutup mengikuti anjuran pemerintah dalam upaya mencegah penularan covid-19. 

Tetapi asa ini menjadi hilang dengan keluarnya keputusan menunda dibukanya proses belajar mengajar secara tatap muka di sejumlah daerah sampai waktu yang tidak dapat ditetapkan. Tetapi apakah pemerintah sempat berpikir bagaimana mereka mempertahankan usaha dan keberlangsungan hidup mereka selama penutupan ini. 

Tidak ada ajakan dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk duduk bersama mencari solusi bagi lembaga pendidikan non-formal ini. Apakah lembaga pendidikan non-formal tetap boleh menjalankan proses belajar mengajar secara tatap muka dengan mengikuti peraturan dalam New Normal, membatasi jumlah murid di dalam kelas dengan menjaga jarak termasuk membatasi usia peserta didik, memastikan semua pihak termasuk peserta didik memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan serta melakukan pengecekan suhu semua peserta didik dan para pengajar. 

Yang kami dengar selama ini hanyalah anjuran menjalankan proses belajar mengajar secara daring bagi dunia pendidikan formal dan sanksi bagi pihak yang tidak menaati peraturan yang ditetapkan dan tetap menjalankan program tatap muka. tetapi apakah sistim daring atau online ini bisa dijalankan di lapangan untuk lembaga pendidikan non-formal terutama yang berada di daerah terpencil. 

Terketuk hati kami untuk mengundang Bapak-bapak pengambil keputusan di pusat untuk berkunjung ke daerah yang jangkauan internetnya naik turun tergantung perubahan cuaca dan bahkan banyak tempat yang merupakan blank spots alias tidak terjangkau jaringan internet dan telepon sama sekali. 

Apakah murid-murid ini harus memanjat pohon mencari sinyal telepon atau berjalan puluhan kilometer demi mengikuti sistim pendidikan daring ini. Jika pengalaman belajar secara daring sama dengan tatap muka, penulis tidak perlu turun gunung untuk belajar di kota.