Banyak profesi yang dijalani oleh masyarakat dalam menopang hidupnya, ada yang jadi karyawan, pebisnis dan juga berdagang, Salah satunya adalah pedagang kaki lima. Populasi Pedagang Kaki Lima seluruh Indonesia jumlahnya ratusan ribu, dan untuk DKI Â Jakarta menurut data tahun 2005 jumlah PKL sekitar 273 ribu orang, dan kemungkinan pada tahun 2016 bisa berjumlah lebih dari 500 ribu orang.
Banyaknya jumlah PKL di DKI Jakarta tersebut menjadi rebutan bagi para kandidat Gubernur yang bersaing, ada 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersaing, mereka berlomba-lomba mengusung program yang pro kepada usaha kecil, karena menganggap bahwa usaha kecil dan menengah merupakan penopang perekonomian, sehingga perlu diakomodir dan juga difasilitasi mereka dalam berdagang.
Namun, sepertinya dan sudah dipastikan para Pedagang Kaki Lima akan melabuhkan pilihannya ke antara dua pasangan yaitu antara Nomor urut 1 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni atau ke Nomor urut 3 yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal tersebut bisa dilihat dengan pernyataan dari Ketua Umum Salah satu organisasi PKL yaitu Assosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dr. Ali Mahsun.
Ini beberapa pernyataan Ketua Umum APKLI di beberapa Media seperti APKLI, PKL Tidak Boleh Pilih Ahok juga ini  APKLI Jakarta Ogah Pilih Ahok Lagi ini juga  Dinilai Penindas dan Penjajah PKL se-Jakarta Sepakat Tak Pilih Ahok
Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa APKLI dengan keras dan lantang tidak akan memilih pasangan nomor urut 2 (Ahok-Djarot)? Menurut Ketua Umum APKLI kebijakan-kebijakan Ahok selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sangat tidak manusiawi dan cenderung arogan, menggusur para PKL dengan semena-mena, bukannya ditata dan diberdayakan, karena mencari nafkah adalah hak azasi seluruh warga negara termasuk PKL juga.
Sehingga adanya penggusuran dan pengusiran secara paksa mencederai peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, begitu juga dengan Hak Azasi Manusia (HAM), banyaknya penggusuran yang dilakukan Ahok selama menjadi Gubernur, Ali Mahsun menganggap Ahok telah melanggar HAM PKL, melanggar Pancasila, UUD 1945 dan Perpres RI 125/2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Selain itu ucapan-ucapan yang tidak pantas disebutkan dan juga perbuatan yang dilakukan terhadap PKL sangat mengganggu aktivitas para anggotanya. Adapun yang harus dilakukan adalah PKL harus ditata dan diberdayakan, bukan digusur dan diusir semena-mena oleh Pemprov DKI Jakarta. Beri kesempatan bagi PKL sebagai rakyat dan warga Negara RI mencari makan dan penuhi kebutuhan hidup, lebih-lebih menghadapi Ramadhan, lebaran dan kurikulum baru. Jangan diganggu, digusur dan diusir
Jadi, pilihlah Gubernur yang peduli akan semua lapisan masyarakat, termasuk PKL, PKL butuh ditata dan diberdayakan, karena mereka berdagang ingin menghidupi keluarganya, dan sudah menjadi kewajiban dari pemimpin DKI Jakarta untuk mengayomi dan menata PKL dengan rapi dan bagus, bahkan diberi modal dengan layak, agar kesejahteraan warga DKI Jakarta bisa meningkat.
