[caption caption="Kapal-kapal perang China di lepas pantai Qingdao, Provinsi Shandong ǀ Foto : VOA Indonesia"][/caption]Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri China dengan pongahnya mengeluarkan pernyataan keras mengenai klaim yang mencakup seluruh kawasan Laut China Selatan, dengan mengatakan bahwa Beijing tidak akan mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk campur tangan terhadap apa yang dianggapnya hak-hak kedaulatannya atas kawasan yang vital dan strategis tersebut.
China telah melaksanakan program masif di kawasan Laut China Selatan dalam dua tahun terakhir ini dengan melakukan reklamasi lahan, menimbun pasir di atas terumbu karang, dan menambahkan landasan pacu untuk pesawat serta fasilitas militer lainnya.
Sampai-sampai, Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter mengatakan, Amerika memiliki keprihatinan serius seputar tindakan China di Laut China Selatan yang dipertikaikan tersebut.
Dia menyatakan bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik mengungkapkan keprihatinan dengan tindakan militer China, yang “menyolok, baik dari segi ukurannya maupun lingkupnya". Meskipun Amerika punya ketidak sepakatan dengan China, Washington berkomitmen untuk menyelesaikannya lewat cara-cara yang tidak menyebabkan goncangan di kawasan tersebut.
Paling tidak ada tujuh negara yang terlibat dalam konflik di Laut China Selatan. Tiga negara mengklaim penuh seluruh kepulauan Spratly (China, Taiwan, dan Vietnam). Tiga negara mengklaim sebagian (Malaysia, Filipina, dan Brunai Darussalam). Sedangkan Indonesia hanya mengklaim sebagian wilayah kepulauan Spratly ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil. Selain itu, Indonesia berkepentingan atas keamanan Kepulauan Natuna yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan.
Seorang pejabat Filipina menyatakan telah melihat lima kapal yang diduga milik pasukan pengawal pantai atau angkatan laut China di sebuah atol (kumpulan terumbu karang dalam bentuk melingkar) di Laut China Selatan. Ia mengkhawatirkan Beijing akan berusaha menguasai sebuah kawasan lagi yang sering dikunjungi nelayan-nelayan dari Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Vietnam telah menyita sebuah kapal China, karena diduga melanggar wilayah perairannya. kapal itu menyamar sebagai kapal nelayan dan ternyata mengangkut 100,000 liter diesel di dekat pulau Bach Long Vi, Teluk Tonkin. BBM itu hendak dijual kepada kapal-kapal pengambil ikan China yang beroperasi di wilayah itu.
Vietnam juga menuntut China memindahkan anjungan eksplorasi minyak dari wilayah laut yang garis batas pengawasannya masih dirundingkan kedua negara, dan meminta agar China berhenti memperumit situasi dengan tindakan sepihak.
Bagaimana konlik yang terjadi dengan Indonesia? Insiden terbaru pada pertengahan Maret 2016 lalu, sebuah kapal nelayan China (kapal Kway Fey) melakukan penangkapan ikan secara illegal hanya empat kilometer di lepas pantai Kepulauan Natuna dan di dalam wilayah perairan Indonesia. Perairan tersebut diklaim oleh China tumpang tindih dengan wilayahnya yang paling selatan di Laut Cina Selatan.
Kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menangkap dan menahan delapan nelayan China serta menarik kapal ikan China tersebut. Namun sebuah kapal Penjaga Pantai China campur tangan dan membebaskan kapal yang ditahan dengan cara menabraknya sehingga lepas kembali ke Laut China Selatan. Indonesia menolak tuntutan China atas pembebasan delapan nelayan negara itu dan akan diadili di Indonesia.
Menanggapi terjadinya insiden tersebut, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengerahkan jet-jet tempur F-16 untuk mengusir “maling” dari kepulauan Natuna.
