Berbagai peraturan yang dilahirkan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasanpun belum mampu melindungi perempuan untuk berkiprah dengan rasa aman di ruang publik maupun di dalam rumah tangga mereka. Suami di dalam rumah tangga bagaikan 'raja kecil' yang memiliki kuasa mengatur dan harus dilayani.
Gubernur selama masa Otsus mengupayakan fokus pembangunan serta alokasi dana untuk masyarakat Orang Asli Papua sesuai dengan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah menengah (RPJMD dan RENSTRA SKPD) maupun jangka pendek (RKPD dan RENJA SKPD).
Pemerintah provinsi Papua telah mulai melakukan pembebasan biaya pendidikan, biaya kesehatan serta pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat asli Papua.Â
Karena keterbatasan data maka analisis pada umumnya hanya dapat menampilkan beberapa data terkait alokasi anggaran Otsus, namun sangat sedikit sekali menuliskan realisasi penggunaan anggarannya.Â
Pembangunan infrastruktur yang digelar pemerintah pusat juga perlu diimplementasikan dengan kehati-hatian dan harus dilandasi pemahaman tentang situasi dan konteks Papua dan Papua Barat.Â
Juga, dalam situasi politik devide et empera yang terus dihadapi Indonesia, berbagai hal bisa dipolitisir, termasuk isu di Papua dan Papua Barat.Â
Pengalaman di masa yang lalu adalah harga yang mahal yang kita harus bayar. Untuk ke depan, kita semua berharap agar baik Pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah nasional memberikan upaya pemulihan korban baik pemulihan phisik, psikis maupun pemulihan relasi antar komunitas yang berkonflik.
STOP sudah kekerasan dan konflik yang ada di bumi Papua dan Papua Barat. Kita tak ingin melihat perempuan dan anak anak menderita.
Kita harus mampu menahan diri dan menyetop konflik. Konflik hanya menyisakan trauma yang mendalam bagi komunitas korban khususnya perempuan dan anak Papua.
*Tulisan ini adalah catatan dari pembelajaran atas studi dan kajian yang saya terlibat sebagai peneliti, penulis atau kontributor. Hasil tulisan ada pada Pustaka.Â
Pustaka : Satu Dua Tiga  Empat Lima Enam Tujuh DelapanÂ
