Pada tahun 2018 ini kita akan menghadapi tahun politik. Pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia akan segera digelar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), mengingatkan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas sebagai abdi negara.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Kamis, 30 November 2017 silam, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan agar pasangan calon untuk tidak melibatkan ASN, TNI maupun Polri.
Pegawai ASN dilarang memasang spanduk, ikut serta dalam aksi tindakan kampanye. Tidak boleh berfoto bersama pasangan calon dan mem-posting-nya di media sosial. Tidak diperbolehkan menjadi narasumber dalam acara yang berkaitan dengan politik.
Siapa itu pegawai ASN?, pegawai ASN adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Lebih lanjut, Setiawan menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bagi pegawai ASN yang bersikap tidak netral dalam perhelatan politik itu, akan ditindaklanjuti dengan hukuman disiplin sedang sampai berat. Setiawan juga mengatakan bahwa Kementerian PANRB akan melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif.
Keren...
Tapi ini masalahnya. Ada 171 Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak. Artinya ada 171 daerah yang harus dimonitoring dan di evaluasi secara intensif oleh PANRB.
Mampukah?, saya kira tidak.
Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di halaman Kantor Bupati Rote Ndao, NTT, Selasa 9 Januari 2018, mengingatkan kepada partai politik para kandidat yang maju dalam Pilkada, agar menggunakan masa kampanye dengan adu gagasan, adu ide, adu rencana-rencana untuk daerah, adu program, sehingga masyarakat menjadi mengerti. Â
Presiden bisa saja mengingatkan. Tetapi yang namanya politik, berbagai cara tidak segan dilakukan untuk memastikan usungannya berhasil menduduki posisi yang diinginkan. Tentunya kita belum lupa dengan pilkada DKI yang sarat dengan kampanye hitam tahun lalu.
Strategi-strategi kampanye seperti itu saja lumrah dilakukan, apalagi strategi dengan melibatkan pegawai ASN.
