Provinsi Tapanuli Terkendala Karena Sibolga Masih Abu-Abu?

[caption id="attachment_360306" align="aligncenter" width="418" caption="Bupati Samosir Mangindar Simbolon (kiri)-Dok.Kompasianer"][/caption]

Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) dinilai lebih layak dan siap untuk diprioritaskan,dibanding rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (Proken). Itu pendapat Bupati Samosir Mangindar Simbolon yang dikemukakannya dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di Samosir baru-baru ini. Bupati didampingi wakilnya Rapidin Simbolon, Sekda Hatorangan Simarmata, Asisten I Mangihut Sinaga, Kabag Humas Hotman Sagala, dan pimpinan SKPD Samosir lainnya.

Menurut Mangindar yang dilansir di beberapa media cetak, nilai yang diberikan DPOB Kemendagri saat observasi lapangan ke daerah cakupan rencana Protap, lebih tinggi dibandingkan nilai score rencana pembentukan Proken.

Para bupati di seputaran daerah cakupan rencana Protap, bupati Tapanuli Tengah, Tobasa, Humbang Hasundutan, Samosir, dan wakil wali kota Sibolga, meminta kepada Kemendagri segera memanggil Pemko Sibolga untuk mengklarifikasi, apakah siap untuk masuk dalam Protap atau tidak. Hal itu dicetuskan pada rapat khusus di Komisi II DPR-RI dan Kemendagri.

Sejumlah pemerhati rencana pembentukan Protap di Tapanuli, sebelumnya mengatakan kepada kompasianer, Pemko Sibolga janganlah menjadi batu sandungan yang berniat menggagalkan terbentuknya Protap. “Perlu dicermati apakah jual mahalnya Kota Sibolga selama ini terindikasi bermuatan politis tertentu. Soalnya, selama ini sering ada anggapan bahwa Sibolga ngotot tak ikut Protap jika ibu kota tidak di Sibolga. Itu kan alasan yang dicari-cari, jangan-jangan direkayasa oknum tertentu dengan motif yang tak jelas,” kata HS Purba seorang warga Tapanuli Utara, kesal karena masih alotnya pembahasan seputar pembentukan Protap.

Mangindar Simbolon berpendapat, jika Sibolga tidak masuk Protap bukan berarti syarat administrasi pembentukan Protap batal, karena masih ada lima kabupaten yang sudah siap membentuk Protap, meski tanpa Sibolga. Sebagai bandingan, pembentukan Protap lebih siap dari Kepulauan Nias. Alasannya, seluruh pemerintah kabupaten sudah berusia di atas sepuluh tahun, sedangkan untuk Nias, kabupaten dan kotanya masih baru. “Jadi, secara infrastruktur, pemerintahan Protap jauh lebih siap,” tandas Mangindar. Dari aspek potensi ekonomi, wilayah, jumlah penduduk, sesuai amanah PP Nomor 78, jelas sekali rencana terbentuknya Protap lebih siap.

Menanggapi isu-isu yang diembuskan oknum-oknum LSM dan elemen lainnua dari Kota Sibolga yang menyatakan bila pembentukan Protap disetujui akan menimbulkan kerusuhan, tegas dibantah Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang. Menurut Marudut, hanya segelintir warga Sibolga tak setuju dengan Protap tanpa alasan yang masuk akal. Juga sudah dimintakan agar Pemko Sibolga membuat surat pernyataan resmi kalau tidak mau bergabung ke Protap.

Sebagai informasi umum, Mangindar Simbolon menjelaskan luas wilayah Sibolga hanya 10 kilometer persegi dengan jumlah penduduk tak lebih 100 ribu jiwa, tak menjadi faktor penghalang bagi as[irasi mayoritas rakyat Tapanuli untuk pembentukan provinsi baru. “Kita berharap DPR-RI mendahulukan pengesahan Protap , dan baru kemudian pembentukan Proken, agar pembangunan lebih terintegrasi di masing-masing wilayah, kata bupati Samosir.

Kompasianer yang sering meliput dari wilayah Tapanuli, Leonardo Simanjuntak, belum mendapat informas resmi sejauh mana sikap dan respon Wali Kota Sibolga Syarfii Hutauruk. Apakah wali kota ini juga ikut tak setuju sehingga pengesahan Protap tersendat-sendat, belum jelas diketahui. “Sudah salah besar siapa pun yang menghalangi pembentukan Protap, karena kesempatan yang sama mugkin akan lama terulang kembali,ujar pengamat pemekaran di Tarutung dan Balige, Jansen Simanjuntak, dan GJ Siahaan dala m bincang-bincang dengan kom pasianer. “Jangan sampai Sibolga berwarna abu-abu, membuat soal kerdil seolah-olah jadi besar,” pungkas mereka.