[caption id="attachment_384460" align="aligncenter" width="300" caption="Anak-anak main bola di halaman kampung (ill: By Leonardo)"][/caption]
Ide dan kebijakan seputar pengembangan olahraga, terkadang terkesan bagaikan mode. Ketika menteri (olah raga) berganti, sering berganti pula ide -ide yang digulirkan secara kontekstual bagaimana agar olah raga itu senantiasa bergelora. Setiap menteri baru, di bidang mana pun, termasuk olahraga, berupaya melontarkan ide-ide baru yang merangsang orang untuk berpendapat. Terlepas dari bidang olahraga di negeri ini juga tak luput dari kasus korupsi, kita setuju sekali manakala olahraga kita dibenahi, ditingkatkan, dimasyarakatkan semaksimal mungkin. Karena olahraga termasuk berperan penting mengharumkan nama bangsa.
Masalah kesulitan sarana olahraga sudah lama mengemuka dari menteri ke menteri. Khususnya menyangkut sepakbola, masih ada daerah yang terkendala prasarana lapangan. Di daerah kami Kabupaten Tapanuli Utara misalnya, sejauh ini belum memiliki lapangan sepakbola standar. Memang ada dua lapangan di ibukotanya, Tarutung. Satu lapangan di tangsi militer, dan satu lagi lapangan bawah yang disebut Lapangan Serbaguna. Namun yang disebut terakhir, tak lagi memenuhi syarat sesuai ukuran standar bagi permainan sepakbola. Dulunya sekitar tahun 80 an, tanah lapang itu telah dipangkas pemerintah daerah dengan mengorbankan sebagian lapangan untuk pendirian Gedung Serbaguna yang ada sekarang. Akibatnya luas lapangan yang semula memenuhi standar, menciut menjadi lapangan mini. Pada hal dulu, di masa jayanya Perstu (Persatuan Sepakbola Tapanuli Utara) di era 60 an, tanah lapang itu sering dijadikan arena pertandingan bola cukup bergengsi. Bahkan kesebelasan idolanya Sumut, PSMS maupun PSDS Deli Serdang, beberapa kali main di sini. Tapi sejak dibangunnya Gedung Serbaguna pada priode Bupati Salmon Sagala (alm), pertandingan bola bergengsi tak pernah ada lagi di daerah ini. Lapangan Serbaguna yang sekarang memang masih digunakan untuk menggelar kompetisi terbatas antar kecamatan, atau untuk upacara-upacara tertentu ( HUT Kemerdekaan RI misalnya), dan sudah dibangun dengan tribun yang cukup bagus.
Makanya saya tertarik juga membaca berita media tentang keseriusan Menteri Pemuda dan Olahraga kita rezim Jokowi menyangkut niat untuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga. Bahkan Menpora yang baru ini membidik sasarannya dari bawah, yakni desa. Rupanya,sulitnya sarana olahraga murah dan menyehatkan masyarakat membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi berniat menggalakkan program satu desa satu lapangan. Selama ini hampir semua desa sudah memiliki lapangan, hanya saja fungsinya perlu dimaksimalkan dengan berbagai kegiatan
"Satu lapangan satu desa, tidak semata-mata kita melakukan pengadaan, tidak, tapi merevitalisasi. Dulu setiap desa pasti mempunyai sarana itu, sekarang tinggal bagaimana sarana olahraga itu dihidupkan kembali," katanya di Malang, Jawa Timur, Sabtu (20/12).
Lewat sarana olahraga, menurutnya, bisa memunculkan semangat berolahraga, bahkan masyarakat bisa memiliki ruang untuk berkumpul dan bersenda gurau. Nahrowi mengaku sudah mulai melakukan kerjasama antarkementerian untuk mewujudkan keinginannya tersebut.
"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian dalam negeri, kementerian PDT dan agraria, nantinya akan menjadi aset desa, dan aset itu yang akan dikelola oleh Kemenpora. Kita akan bikin alat-alatnya, dan sebagainya. Harus kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Sarana olahraga, satu desa satu lapangan bagi Nahrowi bisa memunculkan semangat olahraga, termasuk bersendu-gurau.
Nahrowi juga sedang menjalin komunikasi dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar CSR-nya tidak hanya untuk sesuatu yang bersifat fisik, tapi juga untuk olahraga. Dari dana itu bisa untuk pengembangan sarana yang dibutuhkan.
"Harus menyebut angka, yang kita usulkan 1 persen dari CSR, ditandatangani oleh BUMN dan Menkum HAM," katanya pula.
Masalahnya bagi saya dan mungkin bagi banyak pencinta olahraga, semudah itukah mewujudkan pengadaan prasarana seperti yang diinginkan Menpora Nahrawi? Soal ketersediaan lahan di desa bersangkutan, dan tentunya lagi soal dana jika harus membeli lahan untuk prasarana dimaksud, bakal menjadi batu sandungan yang menghadang program itu sulit direalisasikan. Namun bukan berarti kita menyerah oleh pesimisme. Kita lihat saja, apakah gagasan itu benar-benar akan direalisasi atau hanya terpaku pada kata "akan". Wait and see!
